"Kita berharap ke depannya tindakan seperti itu tidak terjadi lagi," terang Robi.
Dalam aksi unjuk rasa itu, wartawan atau jurnalis Blitar Raya menyampaikan secara terbuka pernyataan sikap. Di antaranya mengingatkan Bupati Blitar Rini Syarifah sebagai penanggung jawab APBD, untuk menghadapi konsekuensi politik dari kursi Kepala Daerah Kabupaten Blitar yang berhasil direbut melalui kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2019, mendukung transparansi, dan tidak menutup diri dari kerja jurnalistik.
Selain itu, mengimbau Bupati Blitar Rini Syarifah tidak melakukan pembiaran pada terjadinya pengekangan kebebasan pers di Kabupaten Blitar. Bupati Rini Syarifah juga diminta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi dan pemerintahan daerah.
Terakhir, mengimbau Bupati Blitar Rini Syarifah untuk menghormati profesi wartawan ataupun jurnalis dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Usai menyampaikan aspirasi, para wartawan ditemui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar Herman Widodo. Dia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Blitar memahami undang-undang pers dan tidak menghalangi peliputan yang dilakukan wartawan.
"Ini akan kami sampaikan ke pimpinan dan saya yakin pimpinan tidak ada maksud untuk menghalangi peliputan karena itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi," kata Herman. (tri/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
