Surasana Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Bengkulu. Foto: bengkulueskpres.com
Karena itu, menurut dia, Munas dan hasilnya tidak sah dan harus dibatalkan. Apalagi, Munas kalaupun dilakukan dengan cara yang benar, kedudukannya lebih rendah dari Muktamar.
“Jadi tetap bisa dibatalkan di Muktamar sebagai forum tertinggi. Jadi AHWA itu tidak bisa otomatis dipaksakan berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya, BANGSAONLINE.com memberitakan bahwa dalam Munas itu peserta yang menolak AHWA tak bisa bicara leluasa. Ketua PWNU Banten KH Makmur Masyhar mengungkapkan bahwa setiap PWNU berbicara langsung dipotong oleh pimpinan sidang jika arahnya menolak AHWA. Karena itu ia menilai Munas telah direkayasa secara vulgar.
(Baca juga: PWNU Banten Ungkap Kecurangan Munas NU: Setiap Mau Ngomong Dipotong)
Bahkan Rais Syuriah Sulawesi Tengah Dr KH Jamaluddin Maryajang menilai PBNU telah merendahkan PWNU dan PCNU, terutama karena memaksakan AHWA dalam Munas. Kiai Jamaluddin menilai bahwa penolakan AHWA yang massif tapi tak digubris oleh PBNU bakal berimplikasi serius bagi PBNU.
(Baca juga: Dr KH Jamaluddin, Rais Syuriah Sulteng: PBNU Langgar Organisasi dan Lecehkan AD/ART)
Penilaian hampir serupa disampaikan KH Drs. H. A. Ghozali Masruri, salah seorang tokoh NU pelaku sejarah AHWA dalam Muktamar NU ke-27 pada 1984 di Situbondo. Ia menyayangkan langkah PBNU menggelar Munas yang ternyata direkayasa untuk menggiring peserta kepada AHWA pada Sabtu (14-15/6/2015).
”Ini kondisioning,” kata Kiai Ghozali Masruri kepada BANGSAONLINE.com, Senin (15/6/2015). Kini Kiai Gozali menjabat sebagai Ketua Lajnah Falakiah PBNU. ”Kalau ada apa-apa saya tak bertanggungjawab terhadap Allah SWT,” katanya. (tim)
(Baca juga: KH Ghozali Masruri: Munas Kondisioning, Saya tak Bertanggung Jawab kepada Allah)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
