Mohammad, Ketua Komisi IV DPRD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mohammad meminta SDN 19 Indro mengembalikan uang tarikan kepada wali murid dengan dalih untuk pembelian buku paket.
Hal itu menyikapi demo yang dilakukan wali murid ke UPT SDN tersebut di Jalan Kapten Darmo Sugondo XII/50, Desa Indro, Kecamatan Kebomas.
BACA JUGA:
- Imbauan BMKG: Beberapa Wilayah Jatim Bakal Diguyur Hujan Ringan dan Panas Terik, Bagaimana Surabaya?
- Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Direnovasi Standar FIFA
- Sertifikat Ditolak, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik Dampingi Orang Tua Atlet Daftar PPDB Jalur Prestasi
- BMKG: Sebagian Wilayah Jatim Bakal Diguyur Hujan Lokal hingga Sore Hari ini
"Pokonya uangnya (tarikan) harus dikembalikan ke wali murid," ucap Mohammad kepada BANGSAONLINE.com, Senin (7/8/2023).
Ia mengatakan komisi IV telah turun untuk menindaklanjuti temuan itu. Hasilnya, pihak sekolah menarik Rp1.093.000 terhadap siswa kelas 1 untuk beberapa paket kebutuhan sekolah.
Yakni paket 1 terdiri untuk pembelian atribut, seragam, kerudung, buku halus, dan buku tulis seharga Rp400.000. Selanjutnya, paket 2 seharga Rp130.000 dan paket 3 seharga Rp563.000.
Sedangkan untuk kewajiban pembayaran buku merdeka belajar setiap kelas berbeda. Untuk kelas 1 Rp563.000, kelas 2 Rp606.000, dan kelas 3 Rp500.000. Adapun untuk kelas 4 Rp812.000, kelas 5 Rp843.000, dan kelas 6 Rp 583.000.
"Semua tarikan yang tidak dibenarkan kami minta dikembalikan ke siswa (wali murid)," terang anggota fraksi PKB ini.
Sebagai gatinya, Mohammad meminta dinas pendidikan menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan siswa seperti buku.
"Sebab kurikulum merdeka belajar itu program pemerintah. Makanya, dinas terkait harus menyiapkan anggarannya sebagai kosekuensi program," jelasnya.
Mohammad menjelaskan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, komisi IV telah memasukkan anggaran program kurikulum merdeka belajar.
Rinciannya, untuk SDN sebesar Rp15 juta per tahun dan SMPN sebesar Rp30 juta per tahun.
"Penyiapan anggaran untuk kebutuhan buku dalam mendukung program merdeka belajar itu kewajiban pemerintah," tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dispendik Gresik, S. Hariyanto, kepada BANGSAONLINE.com membenarkan keperluan kebutuhan siswa SDN dan SMPN seperti pengadaan seragam gratis telah dianggarkan pada APBD 2023.
"Total anggaran sekitar Rp4-5 miliar," katanya.
Sementara untuk kebutuhan siswa lain yang tak dianggarkan, siswa bisa membelinya secara bebas di koperasi sekolah atau luar sekolah.
Menurut ia, pembiayaan pendidikan itu ada tiga. Yaitu, biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
Terkait tarikan biaya paket buku yang dikeluhkan oleh wali murid di SDN Indro, Hariyanto menyatakan sudah dikembalikan. "Sudah dikembalikan semua ke wali murid," tegasnya.
Hariyanto membenarkan pada RAPBD 2024, ada wacana alokasi anggaran untuk mendukung Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar (IKMB).
"Untuk siswa SDN Rp15 juta per tahun, sementara SMPN Rp 30 juta per tahun," pungkasnya. (hud/rev)
