Gus Ipul saat menemui aktivis yang tergabung dalam LSM ATUR didampingi ketua DPRD di gedung paripurna.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Ratusan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Transparansi Untuk Pasuruan (ATUR) mendatangi gedung DPRD Kota Pasuruan menuntut pembangunan JLU (jalur lingkar Utara) agar dihentikan.
"Kami minta Pemerintah Kota Pasuruan agar perencanaan pembangunan JLU dibubarkan," kata Ayik Suhaya, Juru Bicara ATUR kepada HARIAN BANGSA saat ditemui di kantor DPRD Kota Pasuruan, Senin (24/7/2023).
BACA JUGA:
- Komitmen Berantas Korupsi, Pemkot Pasuruan Laksanakan Penandatanganan Pakta Integritas
- Peringati Hari Kartini, Gus Ipul: Peran Perempuan Penting dalam Pembangunan
- Giliran Sejumlah LSM dan Ormas Desak Warung Karaoke di Gempol 9 Tutup
- Bekas Swalayan di Kota Pasuruan akan Dibangun Jadi Rest Area Bernuansa Arafah
Menurutnya, tahapan pembangunan JLU tersebut hingga saat ini tidak ada kejelasan. Ia mencontohkan penetapan lokasi (penlok) tahun 2022 yang masa berlakunya sudah mati.
"Amdal lalin juga belum ada. Biaya pembebasan lahan JLU sekarang hanya tersedia Rp85 miliar, sedangkan pembebasan itu membutuhkan dana Rp200 miliar. Jadi kekurangan anggaran pembebasan lahan itu masih Rp115 miliar," terangnya.
Ayik memaparkan bahwa pembangunan JLU itu ditaksir menelan biaya Rp800 miliar hingga Rp1 triliun. Sedangkan untuk membiayai proyek tersebut, Pemkot Pasuruan berharap pengajuan anggaran dari pemerintah pusat.
"Pemerintah itu di tahun 2024 juga membutuhkan biaya pemilu dan pembangunan IKN (ibu kota negara) yang menelan ratusan triliun, jadi mustahil kalau pemkot berharap itu (anggaran untuk pembangunan JLU)," ungkapnya.
