Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham bersama para pejabat serta petugas Kanwil Kemenkumham Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen dalam proses reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas, dan salah satu bukti nyata yang diapresiasi tim dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham ialah inovasi Pelayanan Hukum dan HAM Bergerak untuk masyarakat pulau terluar.
"Kami menonton video dokumentasinya dan melihat bagaimana antusiasme masyarakat Pulau Kangean dari sambutan dan testimoni yang diberikan, membuat kami sangat terkesan dan memberikan perhatian atas inovasi ini," kata Pengendali Teknis Monev Pembangunan Zona Integritas dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Iqbal Albert.
BACA JUGA:
- 11 UPT Jatim Borong Penghargaan di Refleksi Akhir Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM
- Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Serukan Kolaborasi untuk Membangun Negeri
- Imigrasi Malang Raih Penghargaan WBBM dari Kemenpan RB
- Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Jatim Tunjukkan Bakat dan Keterampilan saat Tes WPFK
Menurut dia, sebagai satker yang mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2021, sudah seharusnya Kanwil Kemenkumham Jatim menciptakan inovasi yang berdampak langsung ke masyarakat.
"Kami tidak bisa menyangkal lagi, karena yang memberikan testimoni langsung dari masyarakat, bahkan salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa ini adalah pelayanan terbaik yang diberikan negara selama beliau di Kangean," tuturnya.
Namun, selain terus berproses, Iqbal mengingatkan Kanwil Kemenkumham Jatim punya peran penting sebagai pembina. Yaitu untuk memastikan seluruh jajarannya agar tetap berproses.
"Ada lapas, rutan, imigrasi, bapas, rupbasan hingga balai harta peninggalan harus terus dimonitor agar punya gerak langkah yang sama dalam pembangunan zona integritas," ujarnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
