Ketua PDKK Umi Salamah (kanan) di acara pelatihan dan penguatan skill membangun desa inklusi disabilitas. Foto: Ist.
Narasumber kegiatan tersebut adalah Sigab (Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel) Yogyakarta dan salah satu pendiri desa inklusi, Joni.
Usai paparan materi, selanjutnya para peserta dibagi dalam tiga kelompok diskusi. "Dalam diskusi ini, dibagi sesuai sektor masing-masing. Misal kelompok penyandang disabilitas dari PDKK, pemerintah desa, dan dinas pemberi layanan kesehatan, yang tentunya per kelompok memperoleh pendampingan langsung dari pemateri hari ini," katanya.
Basuki, salah satu peserta pelatihan dari PDKK asal Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, mengakui bahwa selama ini perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas sudah baik. Namun hal itu dinilainya belum menyeluruh. Sebab masih ada sejumlah instansi yang seolah tidak melibatkan kehadiran kalangan disabilitas.
"Seperti minimnya ketersediaan sarpras turunan jalan untuk penyandang disabilitas (tuna daksa dan lainnya), ibu hamil, maupun lansia di sejumlah area publik. Bahkan kalaupun itu secara fisik ada, tapi dari segi standarisasi kegunaannya kurang berfungsi, karena tidak dilengkapi dengan alat pengaman," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, para penyandang disabilitas di Desa Manggis mendorong pemerintah terutama di desa-desa agar mulai mempedulikan kehadiran para penyandang disabilitas.
Selain penyandang disabilitas yang bernaung di bawah PDKK, acara ini juga dihadiri perwakilan pemerintah dari unsur kesehatan, pariwisata, dan pemerintah desa di Kabupaten Kediri. (uji/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
