AJI Surabaya: Bukan Rahasia Lagi Anggota Dewan Punya Bisnis Tambang, Rawan Konflik Kepentingan

AJI Surabaya: Bukan Rahasia Lagi Anggota Dewan Punya Bisnis Tambang, Rawan Konflik Kepentingan Pemaparan diskusi hasil riset AJI dan ICW di Hotel Santika, Jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Senin (20/3/2023). Foto: YUDI ARIANTO/ BANGSAONLINE

Selain menggali data untuk keperluan ICW, Petrus mengungkapkan tujuan riset ini sebenarnya adalah mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Terutama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah di suatu tempat yang itu berkaitan dengan kebutuhan masyarakat juga.

Direktur Eksekutif Parliament Watch Jatim Umar Sholahudin menilai kasus korupsi kasus dana hibah yang melibatkan pimpinan DPRD Jatim akan terus meluas. Terutama setelah adanya pencekalan empat pimpinan dewan ke luar negeri.

Ia menyarankan perbaikan tata kelola hibah dan bansos agar ke depan tidak menjadi peluang bancakan korupsi.

Menurutnya, pencekalan Pimpinan DPRD Jatim ke luar negeri sudah menjadi salah satu bukti. Bahkan, ia menegaskan bukti pencekalan itu paling tidak 60 persen berpotensi bisa jadi tersangka.

KPK pun sedang melakukan pencarian bukti lanjutan terkait kasus dana hibah yang mencuat pada akhir tahun lalu tersebut.

"Kasus korupsi dana hibah ini harus menjadi titik awal perbaikan pencairan hibah dan bansos dari APBD Jatim. Peruntukan dan kebermanfaatan dana ini harus benar-benar bisa dirasakan kepada masyarakat," pintanya.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi menambahkan, dana hibah memang diberikan kepada semua anggota dewan. Dan peruntukkan umumnya dan wajarnya untuk kepentingan pemberdayaan konstituen di daerah. Masalanya ada pada transparasi dana hibah yang diberikan.

"Banyak dana hibah yang diberikan kepada legislatif tidak seimbang. Terutama gap-nya jauh antara anggota dengan pimpinan DPRD," ungkapnya. (ari/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO