Rapat Komisi IV dengan OPD terkait membahas percepatan ODF.
"Wah, saya tidak komen dulu ya," jawabnya singkat.
Terpisah, kurang maksimalnya sanitasi di Kabupaten Pasuruan juga mendapat kritikan dari Pemerhati Lingkungan Lujeng Sudharto. Ia menilai Pemkab Pasuruan belum totalitas dalam mewujudkan ODF.
"Fakta tersebut bisa dilihat dari banyaknya desa yang masih belum berstatus ODF. Penanganan ODF masih parsial, hanya dibebankan pada OPD terkait, padahal perlu penanganan komprehensif," tuturnya.
Lujeng menyebut, dukungan anggaran dalam penanganan ODF yang disiapkan Pemkab Pasuruan tiap tahun relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah warga Pasuruan yang belum memiliki jamban.
Hal itu tentu berpengaruh dalam mewujudkan ODF. Ia mencontohkan pada tahun 2022 pembangunan jamban yang hanya 1.000 unit, dan tahun 2023 ini rencananya 1.230 unit. Sedangkan warga Kabupaten Pasuruan yang belum memiliki jamban lebih dari 51 ribu lebih. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
