Khoiril Mukhlis, Ketua LSM Jimat.
"Masing-masing kantor damkar taruhlah menambah personel 25 orang x 25 kecamatan, berarti harus ada 625 personel. Selain itu, setiap kantor damkar harus ada 1 armada yang standby. Masing-masing kantor akan memerlukan biaya operasional yang cukup besar, maka itu yang nantinya berakibat pemborosan APBD," ungkap Mukhlis.
Mukhlis lalu membandingkan dengan UPT pendidikan yang kini juga sudah dilebur. Menurutnya, pertimbangan peleburan tersebut adalah efisiensi APBD.
"Jadi, kalo harus membuat 25 kantor kecil-kecil untuk damkar, ya kan melakukan langkah mundur lagi. Saya sepakat dipecah (dibangun pos damkar) tapi mungkin cukup 3 atau 4 lokasi," ujarnya.
Mukhlis kembali menegaskan agar pemkab memikirkan biaya penambahan personel, apabila harus membangun 25 pos damkar di tiap kecamatan.
"Yang pasti, harus merekrut tenaga baru, yang mekanisme perekrutannya masih memerlukan payung hukum. Juga harus memikirkan ketersediaan anggaran untuk gaji mereka," pungkasnya. (par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
