Daftar Lewat Jalur Khusus, Risma tak Hadiri Penjaringan di DPD PDIP Jatim

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tidak menghadiri Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) calon kepala daerah yang digelar di Kantor DPD PDIP Jatim, kemarin.

Beragam pertanyaan pun muncul terkait keseriusan Risma maju melalui PDIP. Namun, Sekertaris Jendral (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristyanto buru-buru menyangkal Risma sengaja tidak datang dalam agenda yang dihadiri puluhan calon kepala daerah dari PDIP tersebut.

Hasto mengakui ada keistimewaan khusus terhadap Tri Rismaharini, dalam Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) yang digelar di Kantor DPD PDIP Jatim, kemarin.

"Bu Risma diundang khusus oleh ibu Ketua (Megawati Soekarnoputri) di Jakarta. Sebelumnya, sudah ada pertemuan pendahuluan," kata Hasto Kristiyanto, Sabtu (9/5/2015) ketika membuka acara uji kelayakan dan kepatutan bacalon Kepala Daerah di kantor DPD PDIP Jatim Jl Kendangsari.

Menurutnya, jalur khusus itu diberikan karena selama ini dianggap mempu mereprensentasikan kinerja pemimpin dari PDIP.

Selain Risma, sebagai incumbent ada beberapa Kepala Daerah lainnya yang akan bersama menghadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Mereka adalah Aswar Anas (Kab.Banyuwangi), Samanhudi Anwar (Kota Blitar), Budi Sulistyono (Kota Ngawi), dan Haryanti (Kab, Kediri).

Pemanggilan tersebut sekaligus akan dievaluasi selama menjalankan perintah partai di daerah masing-masing. "Memang ada evaluasi. Tapi secara keseluruhan dari aspek kepemimpinan dinilai mampu menjabarkan dasa prasetya," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan dalam pertemuan tersebut nantinya akan dilakukan pembicaraan terkait kebijakan yang dilakukan pemimpin daerah sesuai harapan rakyat agar lebih baik.

"Ada hal-hal yang akan dibicarakan khusus terkait kebijakan ke depan. Itu memerlukan dialog lebih lanjut," katanya. Hingga berita ini diturunkan, proses wawancara terhadap Bacakada dan Bacawakada masih berjalan.

Sementara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya menyatakan tidak ada pelangaran etika politik yang dilakukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan mendaftarkan diri sebagai calon wali kota melalui DPP PDIP.

"Menurut ketentuan DPP PDIP, penjaringan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah bisa melalui berbagai titik masuk. Salah satunya lewat DPP Partai, dibolehkan juga melalui Pengurus Anak Cabang di level kecamatan, DPC Partai di level kabupaten/kota, atau DPD Partai di tingkat provinsi. Jadi tidak ada persoalan etika yang dilanggar, normal saja," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya, Adi Sutarwijono.

Hingga saat ini, lanjut dia, DPC PDIP Surabaya masih memandang Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana (Wakil Wali Kota Surabaya/Ketua DPC PDIP SUrabya) punya ekspektasi besar memenangkan Pilkada Kota Surabaya pada Desember 2015.

Diperkirakan dukungan rakyat akan mengalir besar untuk kemenangan PDIP dalam Pilkada Kota Surabaya. "Ini realitas politik dan ekspektasi yang bertahan sampai hari ini. Namun keputusan akhir tetap di tangan Ibu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami yakin, keputusan Ibu Ketua Umum pasti yang terbaik untuk rakyat Surabaya dan PDIP," ujarnya.

Menurut dia, ketentuan yang ada di PDIP sebetulnya mencerminkan perkembangan modernisasi partai yang dilakukan PDIP. Bahwa PDIP ingin menyerap dari berbagai jalur untuk mencari calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang terbaik dan berpotensi besar untuk menang.