Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik.
"Kami tidak menuntut apapun. Kami tidak iri dengan pekerja kesehatan, sebab yang terpenting masyarakat kita diselamatkan," tuturnya.
"Karena itu, semua kepala desa yang memimpin pemerintahan desa mendesak DPRD agar tak mengurangi alokasi ADD untuk menekan defisit anggaran," imbuh Kades Baron, Kecamatan Dukun ini.
Seharusnya, lanjut dia, pemkab memberikan honor untuk ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pembahasan RAPBD 2023. Bahkan, kalau perlu menaikkan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa.
"Kalau sampai DPRD mengesahkan pengurangan ADD sebesar Rp22.9 miliar, maka secara otomatis penghasilan perangkat desa akan berkurang, honor BPD akan berkurang," bebernya.
Padahal, siltap perangkat desa hanya Rp 2,6 juta/bulan dan sekretaris desa (sekdes) Rp2,9 juta/bulan. Sementara honor BPD, RT dan RW jauh di bawah itu.
"Kalau sampai pengurangan ini disahkan, sekali lagi saya katakan, kita akan mogok bersama dengan cara tidak akan menghadiri FGD yang dilaksanakan DPRD," tutupnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
