Audensi guru honorer yang berlangsung di DPRD Sampang. foto: MUTAMMIM/BANGSAONLINE
Hal senada juga disampaikan guru honorer dari Kecamatan Sokobanah, Erniati. Para peserta audensi merupakan peserta yang tidak mendapatkan formasi. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah memenuhi permintaan para guru honorer.
"Besar harapan kami, para guru honorer mendapatkan peningkatan kesejahteraan menjadi PPPK dan mendapatkan formasi itu saja," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyampaikan, akan mengawal aspirasi dari para guru honorer yang lulus passing grade (PG) mendapatkan formasi dan menjadi PPPK. Dirinya berjanji akan mencarikan solusinya dari segi alokasi anggarannya.
"Semoga pemerintah pusat bisa mengakomodir bagi para guru honorer menjadi PPPK. Apalagi sebagian dari mereka pengabdiannya cukup lama," ujarnya.
Menurut Amin, para guru honorer yang mengabdi cukup lama sangat pantas mendapatkan formasi dan menjadi PPPK. Namun, keputusan itu ada di pihak pemerintah pusat.
"Tentunya aspirasi ini akan kami kawal sebagai mana mestinya. Kami akan memperjuangkan sebagaimana para guru honorer memperjuangkan cita-citanya," pungkasnya. (tam/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




