
SAMPANG, BANGSAONLINE.com - Insfratruktur jalan poros desa hingga poros kabupaten yang rusak parah karena belum tersentuh pembangunan menjadi perhatian anggota DPRD Kabupaten Sampang. Pasalnya, sebagian masyarakat banyak memperbaiki jalan tersebut dengan cara swadaya, seperti halnya poros kabupaten di Kecamatan Sokobanah dan Kecamatan Kedungdung.
Anggota Komisi III DPRD Sampang, Abdussalam, mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur jalan saat ini menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat. Sebab, Pemkab Sampang membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Jalan Lingkar Wijaya (JLW) yang nilainya kurang bermanfaat.
"RTH dan JLW ini menelan anggaran mencapai Rp24 miliar. Sedangkan Insfratruktur jalan jauh lebih membutuhkan," ujarnya, Senin (20/6/2022).
Ia menyebut, Komisi III DPRD Sampang memang menyetujui proyek RTH dan JLW tersebut. Sebab, pembangunan itu akan menjadi ikon Kabupaten Sampang. Namun setelah dipikir kembali, icon tersebut tidak terlalu penting.
"Komisi III memang menyetujui pada saat pembahasan, dengan alasan Bupati Sampang berjanji akan membangun jalan poros yang belum tersentuh pembangunan. Bahkan, janji bupati ada dana lagi yang akan diperuntukkan untuk jalan tetapi sampai sekarang jalan yang rusak parah," paparnya.
"Jika nantinya pembangunan kurang bermanfaat untuk masyarakat akan kita tak setujui," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Sampang, Slamet Junaidi, menyebut peningkatan sektor insfratruktur poros kabupaten maupun poros desa merupakan janji politik. Hal itu untuk meningkatkan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.
"Insfratruktur yang belum tersentuh bangunan disebabkan karena APBD di Sampang tidak mencukupi," ujarnya saat meresmikan taman melon.
Ia memaparkan, pihaknya mengalami defisit anggaran karena pandemi Covid-19. Bahkan, Pemkab Provinsi Jatim menjanjikan akan di droping anggaran untuk Sampang namun sampai saat ini juga belum terealisasi.
"Seandainya jika didroping Rp250 miliar pastinya insfratruktur di Kabupaten Sampang selesai," imbuhnya. (tam/mar)