Ahlul Halli Wal Aqdi Versi PBNU Bisa Hegemoni Minoritas Terhadap Mayoritas

LOMBOK (BANGSAONLINE.com) - Pemilihan Rais Am Syuriah NU yang hanya diwakili 9 orang kiai lewat sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) tampaknya bakal gagal total. Buktinya, makin banyak PWNU dan PCNU yang menolak secara lantang Ahwa versi PBNU itu. Mereka justru lebih menghargai pendapat KH Ahmad Baghowi, Rais Syuriah PCNU Nganjuk Jawa Timur yang memaparkan Ahwa berdasarkan kitab kuning yang dikenal sebagai kitab muktabarah atau standar pesantren.

Yang menarik, penolakan itu justeru terjadi dalam acara Pra-Muktamar bertema "Penguatan NU melalui Sistem Ahlul Halli wal Aqdi". Acara itu digelar di Pesantren Al-Mansyuriyah Bonder Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat (NTB). Tema ini memang merupakan upaya elit PBNU untuk menyosialisasikan Ahwa.

BACA JUGA:

Dalam acara Pra-Muktamar itu, panitia selain menampilkan KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriah PWNU Jawa Timur juga menampilkan Dr Mutawalli, akademisi dari IAIN Mataram NTB sebagai pembicara. Dr. Mutawalli membuat makalah dalam acara tersebut. Namun berbeda dengan Kiai Miftahul Akhyar yang pendukung utama Ahwa, Mutawalli justru khawatir kalau Ahwa diterapkan dalam Muktamar NU ke-33 di Jombang akan ada hegemoni minoritas terhadap mayoritas.

”Jika hegemoni minoritas ke mayoritas itu terjadi akan ada kesan bahwa NU terkooptasi oleh kepentingan minoritas dan mengabaikan kepentingan mayoritas, ini perlu dicarikan solusi,” tegas Mutawalli.

Menurut dia, Ahwa yang dipersepsikan elit PBNU cuma diwakili 9 kiai bukanlah yang terbaik. ”Sampai kini belum ada rumusan yang valid bahwa Ahwa merupakan pilihan terbaik,” kata Dekan Fakultas Syariah IAIN Mataram itu.

Saat ditanya Ahwa versi PBNU itu untuk menghadang tokoh NU tertentu baik sebagai Rais Am maupun Ketua Umum PBNU, Dr. Mutawalli menjawab, “Wah itu bukan ranah saya selaku akademisi.”

Sebelumnya, diberitakan bahwa upaya PBNU mensosialisasikan sistem Ahwa sebagai pemilihan Rais Am Syuriah terus mendapat penolakan. Ini tampak dalam acara Pra-Muktamar yang digelar di Pondok Pesantren Al Mansyuriyyah, Bonder, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis (9/4/2015). Saat itu tampil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftahul Akhyar tampil sebagai narasumber. Ia mengatakan bahwa Ahwa sudah diputuskan Munas-Konbes.

Pernyataan Kiai Miftahul Akhyar itu langsung ditentang Sekretaris PWNU Nusa Tenggara Timur (NTT), Abdullah Ulumando. ”Munas dan Konbes yang mana?,” kata Abdullah Ulumando dengan suara lantang. ”Saya ini peserta Munas-Konbes. Tak pernah ada keputusan soal Ahwa,” kata Abdullah Ulumando.

Abdullah Ulumando memang peserta aktif dalam Munas-Konbes. Kebetulan ia masuk dalam komisi organisasi bersama Ketua PWNU NTT Jamaluddin Ahmad, dan Wakil Ketua PWNU NTT Ir Jalaluddin Betan. “Saya ini masuk komisi organisasi dalam Konbes . Saat itu tak ada keputusan soal Ahwa karena semua PWNU menolak,” tegas Abdullah Ulumando usai acara Pra-Muktamar di Lombok kepada BANGSAONLINE.com (9/4).

Menurut dia, seharusnya sudah tak ada pembahasan lagi soal Ahwa. ”Munas dan Konbes kan sudah jelas, Ahwa ditolak. Kok masih ada Ahwa dalam Pra-Muktamar,” kata Abdullah.

”Ini (NU) organisasi. Jangan dipaksakan begitu saja. Kalau kita paham berorganisasi kita harus melalui mekanisme dan prosedur. Munas-Konbes itu forum tertinggi setelah Muktamar. Kalau sudah ditolak di Munas dan Konbes seharusnya sudah tak ada Ahwa lagi dalam Pra-Muktamar,” tegas Abdullah Ulumando.

Menurut Abdullah Ulumando, bukan hanya Ahwa yang ditolak oleh peserta Munas-Konbes yang terdiri dari PWNU seluruh Indonesia. “Draft PBNU yang mau menghapus PWNU dan diganti Konsul juga kita tolak,” tegas Abdullah Ulumando.