PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Rencana Pemkab Pasuruan melakukan rehab terhadap 73 balai desa masih terkendala proposal yang belum lengkap. Ada beberapa desa yang di-plotting mendapatkan bantuan rehab, sampai sekarang belum menyerahkan proposal.
Akibatnya, pembangunan kantor desa tahap pertama belum tercapai. Hal tersebut diakui Kepala Bidang Bina Keuangan dan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan, Isminasih pada BANGSAONLINE.com. Ia menuturkan, ada sebanyak 124 desa yang ditargetkan mendapatkan support anggaran untuk pembenahan kantor desa, dusun, dan makam.
BACA JUGA:
- Meriahkan HUT ke-80 RI, Pemuda Legok Gotong Royong Gelar Festival Budaya Nusantara
- Wali Kota Pasuruan Canangkan 300 Rumah Layak Huni, Target Tuntas 704 RTLH hingga 2026
- Sertifikat Ratusan Warga Tambaksari Dikembalikan, Tapi Ada yang Diambil Perangkat RT
- Wali Kota Pasuruan Harap Bantuan RTLH Bisa Tingkatkan Kenyamanan untuk Masyarakat
Dari jumlah tersebut, kegiatan pembangununan tidak dilakukan sekaligus. Tapi, dilakukan dua tahap. Tahap pertama, sebanyak 73 desa, sedangkan untuk tahap kedua ada 51 desa.
"Sayangnya, hingga saat ini belum semua pembenahan kantor desa di tahap pertama itu bisa dilakukan lantaran beberapa desa belum melengkapi persyaratan. Masih ada empat desa yang belum mengajukan proposal. Yakni desa di wilayah Nguling, di Pandaan, serta Beji," ujar Isminasih.
Dia mengaku terus mengingatkan kepada desa-desa yang belum mengajukan prososal sebagai persyaratan pencairan bantuan, agar pengerjaan pembangunan balai desa atau dusun tahap I bisa selesai. Sehingga, DPMD bisa segera fokus pada pengerjaan tahap kedua.
"Untuk mewujudkan program tersebut, pemkab sudah menyiapkan anggaran Rp 22,8 miliar," ujarnya. (bib/par/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
