Wali Kota Pasuruan saat memberi sambutan dalam kegiatan di Jalan Kebonjaya RT 4/RW 6, Kelurahan Kebon Agung.
KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, secara simbolis menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada 4 kepala keluarga di Jalan Kebonjaya RT 4/RW 6, Kelurahan Kebon Agung, Rabu (27/8/2025).
Penyerahan tersebut merupakan bagian dari pencanangan program rehabilitasi 300 rumah tidak layak huni (RTLH) yang ditargetkan rampung pada tahun ini.
Dalam sambutannya, Adi menyampaikan bahwa program ini menjadi langkah awal untuk menyelesaikan pekerjaan rumah besar dalam penanganan RTLH.
“Hari ini pencanangan 300 rumah layak huni, ini menjadi stimulus bagi kita. PR kita masih banyak. Tahun 2026 masih ada 404 rumah yang harus kita ikhtiarkan untuk diselesaikan,” ujarnya.
Berdasarkan data, ia menyebut ada 704 rumah tidak layak huni yang tersebar di 4 kecamatan di Kota Pasuruan. Dari jumlah tersebut, 300 rumah akan diperbaiki melalui anggaran APBD 2025.
Sisanya akan diupayakan melalui sinergi dengan program pemerintah pusat, kementerian terkait, serta dukungan dari stakeholder seperti perbankan, Baznas, dan lembaga sosial lainnya.
“704 ini masuk data terpadu sosial ekonomi nasional. Bantuan rumah layak huni ini diberikan kepada warga yang memiliki sertifikat. Banyak warga yang rumahnya tidak layak tapi belum punya sertifikat, sehingga belum bisa mengikuti program pemerintah. Maka kami berupaya menggandeng organisasi masyarakat, termasuk Baznas dan Lazismu, agar program ini bisa menjangkau lebih luas,” urai Wali Kota Pasuruan.
Ia juga menegaskan, pencanangan 300 rumah layak huni ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80.
“Prinsipnya, kita ingin pemerintah benar-benar hadir,” tuturnya.
Adi pun meminta seluruh lurah di Kota Pasuruan untuk aktif mendata rumah tidak layak huni di wilayah masing-masing.
“Saya minta lurah mendata, kalau tahun ini dan tahun depan belum tercover, kita punya datanya sehingga bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk beriktiar dengan Kementerian Sosial,” pungkasnya. (par/mar)
