Seorang warga Tuban sedang menerima bansos.
Selain itu, masih banyak ditemukan adanya ketidaksesuaian data kependudukan yang dimiliki Keluarga Penerima Manfaat (KPM), akibatnya mereka tidak mendapatkan bantuan sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan.
Selain itu, harga komoditi yang terlalu mahal hingga adanya biaya administrasi atau iuran sukarela dari warga kepada agen masih ditemui dalam sidak kali ini. Selain itu, ada beberapa komoditi yang dianggap kurang layak untuk diberikan kepada KPM karena masih dalam konsisi belum siap untuk diolah atau dikonsumsi.
Temuan lain, adanya bansos BPNT yang dijual oleh KPM. Untuk hal ini, mas bupati meminta agar jenis bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan KPM. Seperti lansia yang sebatang kara, lebih diutamakan mengikuti program PKH.
"Kalau sudah sepuh, untuk masak pun mereka tidak bisa, apalagi bekerja. Jadi lebih baik uang, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain," jelasnya.
Mas Bupati menyampaikan bahwa sidak akan kembali dilakukan di tempat yang lain, hal ini untuk dapat memastikan bantuan telah sesuai dan dapat meringankan beban masyarakat miskin.
“Semua temuan akan kita tindak lanjuti, kami juga membentuk tim untuk melakukan sinkronisasi data. Mari kita semua bersatu dan bersinergi untuk memperbaiki penyaluran bansos di Kabupaten Tuban agar lebih tepat sasaran," pungkasnya.(gun/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
