M Mas'ud Adnan
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Pemerintah telah menghabiskan dana Rp 1.050 triliun untuk penanganan Covid-19. Namun hingga sekarang angka Covid-19 di negeri ini bukan turun. Sebaliknya justru meroket tajam. Indonesia bahkan mencatat rekor tertinggi. Terbesar. Dalam angka kasus baru harian di seluruh dunia. Yaitu 54. 517 kasus. Pada Kamis 14 Juli 2021 lalu.
Begitu juga angka kematian baru. Indonesia tertinggi. Se-Asia Tenggara: 991 kematian baru. Dari total 69.210 kematian.
BACA JUGA:
- Sempat Batal Nikah, Redpel BANGSAONLINE Tunangan, Yakin Sampai ke Pelaminan?
- Luhut Usir Pengeritik Pemerintah dari Indonesia, Waketum MUI: Luhut yang Harus Diusir
- Doa Bersama dan Berbagi dengan Anak Yatim, Rangkaian HUT ke-24 HARIAN BANGSA
- Luhut Sebut China Mau Bangun Pabrik Sendok Garpu di RI, Pengamat: Jangan-Jangan Golok dan Arit juga
Kasus Covid-19 di Indonesia pun mencapai 2.67 juta. Jumlah yang luar biasa tinggi.
Kenapa Covid-19 makin tak terkendali di Indonesia? Sudah banyak kritik tajam berhamburan. Di media massa. Baik di surat kabar, TV maupun online. Sampai Pak Luhut Binsar Panjaitan marah besar.
“Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali,” tegas Pak Luhut dalam konferensi pers daring, Senin 12 Juli 2021.
Pak Luhut pantas marah. Karena Pak Luhut-lah orang paling bertanggung jawab terhadap lonjakan Covid-19. Bukankah Presiden Jokowi telah menunjuk pak Luhut sebagai kordinator PPKM Darurat Jawa dan Bali.
Namun marah saja tak cukup. Perlu bukti. Pak Luhut akhirnya mengakui bahwa virus yang mengguncang dunia itu memang tak terkendali. “Covid-19 varian Delta tak bisa dikendalikan,” kata Pak Luhut, Kamis, 15 Juli 2021.
Hanya berselang tiga hari. Pak Luhut sudah berubah. Itu lebih baik. Ketimbang tak mau mengakui fakta yang terjadi.
Logikanya, bagaimana Pak Luhut bisa menyelesaikan masalah, jika fakta yang terjadi tak diakui. Lalu apa yang akan diselesaikan. Nah.
Kini Pemerintah tampak gamang. Apakah PPKM Darurat diperpanjang atau distop. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Efendi menyatakan bahwa Presiden Jokowi dalam rapat terbatas telah memutuskan diperpanjang hingga akhir Juli.
Tapi Edy Priyono, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan belum diputuskan. Baru wacana.
Mana yang benar? Rakyat pun bingung. Yang pasti, hingga saat ini Covid-19 masih tak terkendali. Ini berarti koordinasi Pak Luhut selama dua minggu tak efektif.
Nah, saya berpikir sudah saatnya para petinggi negeri ini – termasuk Pak Luhut – tidak hanya berorientasi global. Tapi juga berorientasi lokal dalam penangan Covid-19 agar kita segera keluar dari krisis. Baik krisis kesehatan maupun ekonomi. Sekaligus – tentunya - tetap punya harga diri karena mampu menjaga kedaulatan serta indepedensi sebagai bangsa yang berdaulat.
Kenapa saya menekankan punya harga diri dan berdaulat?. Saya baca di media massa, jika virus Corona terus tak terkendali, Pak Luhut akan minta pertolongan ke Tiongkok untuk menangani Covid-19.
Benarkah? Semoga ini tak benar. Namun jika benar, tentu sangat ironis. Langkah itu selain menambah ketergantungan kita pada negara lain juga mempermalukan diri sendiri.
Kenapa? karena kita secara terang-terangan mengumumkan kepada dunia bahwa kita sudah tak mampu mengurus, apalagi menyelesaikan, negara kita sendiri. Lalu apa fungsi pemerintah? Bukankah para petinggi negara itu digaji besar oleh rakyat? Sudah sedemikian parahkah kita sebagai bangsa dan negara sehingga untuk mengurus kesehatan rakyat saja kita minta negara lain intervensi?
Para petinggi Indonesia – termasuk Pak Luhut – saatnya menunduk. Tidak terus mendongak ke dunia global, tapi berorientasi ke lokal dalam menangani Covid-19. Bukankah di beberapa daerah banyak kasus Covid-19 meledak seperti neraka namun bisa diselesaikan dengan baik? Salah satu contoh penanganan Covid-19 di Arosbaya, Bangkalan Madura.
Harus kita akui, kasus penyelesaian Covid-19 di Arosbaya sangat unik dan ajaib. Hanya dalam waktu singkat angka kasus baru dan kematian yang semula sangat tinggi bisa ditekan secara drastis. Padahal saat virus Corona mengganas, RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan sempat dikabarkan kekurangan peti mati. Saking banyaknya orang mati. Setidaknya itulah pengakuan Ibu Nur Syamsiah yang menyuplai peti mati ke RSUD Syamrabu Bangkalan.
Klik Berita Selanjutnya
