Kamis, 29 Juli 2021 08:32

OPD Mangkir Panggilan Pansus DPRD, Bupati Hendy Akan Minta Bantuan Polisi

Selasa, 15 Juni 2021 23:31 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Yudi Indrawan
OPD Mangkir Panggilan Pansus DPRD, Bupati Hendy Akan Minta Bantuan Polisi
Ilustrasi.

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Ketidakhadiran beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipanggil oleh Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Jember, mendapat respons dari Bupati Jember Hendy Siswanto. Ia menegaskan bahwa OPD yang dipanggil oleh legislatif wajib untuk hadir.

Kepada awak media, Bupati Hendy mengatakan, ketidakhadiran beberapa OPD yang dipanggil oleh DPRD telah mencoreng lembaga dan menghambat visi misi bupati.

"Kami baru dengar kalau ada OPD dipanggil DPRD tidak mau hadir. Kenapa harus takut dipanggil. Seharusnya mereka datang dong, apa maksud dan tujuan DPRD memanggil. Kalau seperti ini kan mencoreng nama Pemkab Jember dan menghambat visi misi," ujarnya saat dikonfirmasi di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa (15/06/2021).

Lebih lanjut, bupati meminta agar DPRD Jember memanggil kembali OPD tersebut guna dimintai keterangan. "Saya sebagai bupati akan menginstruksikan langsung untuk hadir. Ya, kami berharap DPRD mengundang kembali OPD-OPD tersebut dan saya akan perintahkan langsung untuk hadir," tegasnya.

BACA JUGA : 

Penyebab Rapor Merah BPK, Bupati Hendy Minta PPK Tanggung Jawab Soal Proyek Wasatafel 2020

Rapat Bahas Sektor Pertanian Bareng Mentan, Bupati Jember Paparkan Potensi Tembakau dan Kopi Robusta

Gagal Gelar Demo Protes Kebijakan PPKM, BEM Unmuh Jember Pilih Baksos di Sekitar Gedung Dewan

Ikhtiar Illahiyah, Wabup Jember Gus Firjaun Pimpin Doa Bersama Mohon Pandemi Covid-19 Cepat Berakhir

Jika masih bandel tidak mau hadir, Bupati Hendy berencana akan minta bantuan kepada pihak kepolisian untuk menghadirkan paksa. "Kalau perlu ya bisa meminta bantuan pihak kepolisian," tuturnya.

Mantan birokrat ini juga menegaskan, bahwa DPRD Jember juga punya kewajiban untuk membantu menindaklanjuti rekomendasi BPK yang diberikan batas waktu hanya 60 hari. Namun untuk bisa membantu, OPD harus memberikan keterangan terbuka kepada DPRD.

"Ini langkah DPRD Jember membantu mengawasi dari hasil rekomendasi BPK," terangnya.

Diberitakan sebelumnya, Pansus DPRD Jember pada Senin (14/6) siang memanggil seluruh kepala OPD yang juga merupakan anggota Satgas Covid-19. Pansus memandang perlu meminta keterangan OPD terkait temuan BPK atas adanya anggaran Covid-19 senilai Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. (yud/ian)

Warga Sambisari dan Manukan Kulon Menolak Sekolah Dijadikan Tempat Isolasi Pasien Corona
Senin, 26 Juli 2021 19:36 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Korban Covid-19 yang terus berjatuhan mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas tempat isolasi pasien yang sedang terpapar virus corona. Berbagai fasilitas gedung – termasuk sekolah – direncana...
Kamis, 15 Juli 2021 06:50 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ini ide baru. Untuk menyiasati pandemi. Menggelar resepsi pernikahan di dalam bus. Wow.Lalu bagaimana dengan penghulunya? Silakan baca tulisan wartawan terkemuka Dahlan Iskan di  Disway, HARIAN BANGSA dan B...
Selasa, 27 Juli 2021 06:32 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Mayat korban covid yang perlu dibakar – sesuai keyakinan mereka – terus bertambah. Bahkan menumpuk. Sampai perusahaan jasa pembakaran mayat kewalahan. Celakanya, hukum kapitalis justru dipraktikkan dalam pe...
Kamis, 15 Juli 2021 12:37 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*66. Qaala lahu muusaa hal attabi’uka ‘alaa an tu’allimani mimmaa ‘ullimta rusydaanMusa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajark...
Sabtu, 17 Juli 2021 10:23 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke [email protected] Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<...