Gedung BPK Jatim. foto: ist.
JEMBER, BANGSAONLINE.com - Hasil audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2020 yang dilakukan oleh BPK, Kabupaten Jember mendapatkan predikat opini tidak wajar.
Berdasarkan siaran pers BPK Perwakilan Jawa Timur, ada 7 poin penting dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK Jatim tersebut.
BACA JUGA:
- PUSAKA Desak BPK Tegas soal Aturan untuk Periksa Keuangan Anggaran Pemkab dan Pemkot Pasuruan 2023
- Gelar Patroli, Satpol PP Jember Pastikan Tempat Hiburan Malam Tak Beroperasi saat Ramadan
- Pemkab Kediri Komitmen Tingkatkan Integritas Tata Kelola Keuangan Daerah
- Sambut Ramadan, Pj Gubernur Jatim Gelar Pasar Murah di Jember
Kepala Perwakilan BPK Jatim Joko Agus Setyono menerangkan, pemeriksaan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran dalam penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daeran berdasarkan 4 kriteria yang sudah diatur.
"Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal," katanya melalui siaran pers, Senin (31/05/2021).
Adapun 7 catatan penting yang membuat Kabupaten Jember mendapatkan opini TW tersebut sebagai berikut:
1. Tidak adanya pengesahan DPRD atas APBD tahun anggaran 2020.
2. Jumlah penyajian Belanja Pegawai sebesar Rp 1.302,44 miliar serta Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 937,97 miliar tidak sesuai dengan penjabaran APBD dan merupakan hasil pemetaan (mapping) yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan penyajian beban pada Laporan Operasional. Akibatnya, Belanja Pegawai disajikan lebih rendah sedangkan Belanja Barang dan Jasa disajikan lebih tinggi, masing-masing sebesar Rp 202,78 miliar.
