Ilustrasi
Atas temuan terhadap LKPJ APBD TA 2020, Fraksi Keadilan Hati Nurani merekomendasikan 14 poin, salah satu di antaranya adalah mendorong Inspektorat, Kepolisian, dan Kejaksaan Kabupaten Bangkalan, BPKP/BPK RI dan KPK RI mengusut tuntas indikasi tindak korupsi APBD TA 2020 di BUMD dan OPD Kabupaten Bangkalan. Serta, mengganti Pj Direktur Umum BUMD karena SK pengangkatannya sudah habis. (uzi)
