Minggu, 29 November 2020 09:01

Sekdes Cempokorejo Ditetapkan Tersangka Kasus BPNT, Warga Demo Minta Diberhentikan

Jumat, 02 Oktober 2020 19:04 WIB
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Gunawan Wihandono
Sekdes Cempokorejo Ditetapkan Tersangka Kasus BPNT, Warga Demo Minta Diberhentikan
Sejumlah Warga Desa Cempokorejo saat mendatangi kantor Pemkab Tuban meminta agar Susilo Hadi Utomo diberhentikan dari jabatan sekdes.

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga Desa Cempokorejo, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban meminta kejelasan terkait status Sekdes Cempokorejo yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus program BPNT.

Dengan membawa spanduk, warga mendesak Pemkab Tuban bertindak tegas terhadap Sekdes Cempokorejo, Susilo Hadi Utomo yang diduga telah melakukan penyelewengan program BPNT yang menjadi hak warga kurang mampu.

"Kami ke sini meminta kejelasan status sekdes, diberhentikan atau tidak. Kami minta untuk diberhentikan biar tidak menular ke pejabat yang lain," ujar salah satu warga Cempokorejo, Julianto kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (2/10).

"Sebagai warga biasa, kami mengidamkan pemimpin yang berprestasi guna memajukan masyarakat desa dan membina generasi muda," tambahnya.

Ia berharap penegak hukum bisa memproses kasus tersebut seadil-adilnya. "Sepenuhnya kita menyerahkan kasus ini kepada pihak-pihak yang berwajib karena sudah masuk proses hukum. Kalau ikhlas membela rakyat, masalah ini pasti akan bisa diselesaikan," pungkasnya.

Menanggapi aksi itu, Asisten Pemerintahan Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menjelaskan membenarkan kedatangan warga menuntut Susilo Hadi Utomo agar diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekdes Cempokorejo. Joko mengatakan akan mempelajari tuntutan warga karena keputusan nantinya harus berlandaskan pada aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Proses hukum sudah berjalan, kita tunggu sampai ada keputusan hukum tetap," ujarnya.

Pria yang menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Tuban itu menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Desa, seseorang yang diancam hukuman di atas 5 tahun bisa dilakukan pemberhentian sementara. Namun, jika di bawah 5 tahun tidak perlu diberhentikan.

Namun sebagaimana di internal dinsos, bahwa sesuai dengan SOP BPNT, surat pemberhentian sudah diberikan sebelumnya tanpa perlu menunggu keputusan hukum.

"Kalau di kami surat pemberhentian kita berikan dahulu sambil menunggu proses hukumnya berjalan," pungkasnya. (gun/rev)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Jumat, 20 November 2020 22:13 WIB
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Berbicara tentang destinasi wisata di Kabupaten Sumenep memang tak pernah sepi. Selain memiliki sejumlah tempat wisata religi dan budaya, kabupaten yang berada di ujung timur Pulau Madura ini juga memiliki segudang destina...
Sabtu, 28 November 2020 22:34 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Nahdlatul Ulama (NU) punya khasanah (bahasa) baru: Neo Khawarij NU. Istilah seram ini diintroduksi KH Imam Jazuli, LC, MA, untuk mestigmatisasi kelompok kritis NU: Komite Khittah Nahdlatul Ulama (KKNU). Khawarij ...
Sabtu, 28 November 2020 15:26 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*39. walawlaa idz dakhalta jannataka qulta maa syaa-a allaahu laa quwwata illaa biallaahi in tarani anaa aqalla minka maalan wawaladaanDan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan ”Masya Allah, ...
Sabtu, 28 November 2020 12:00 WIB
>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.. Kirim WA ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<&l...