Media Asing Soroti Jokowi, Relawan Ancam Turun Jalan

BangsaOnline-Sorotan terhadap sikap Presiden Joko Widodo dalam menangani permasalahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI tak cuma datang dari dalam negeri. Media asing juga ikut menyoroti sikap Jokowi dalam menghadapi ketegangan ini.

The Economist, misalnya. Melalui artikel yang berjudul "Jokowi's Jinks", The Economist mengatakan para relawan mulai berbalik arah menjelang 100 hari pemerintahan Jokowi lantaran mereka kecewa melihat Jokowi memilih Komisaris Jenderal Budi Gunawan, seorang tersangka kasus korupsi, sebagai calon Kepala Polri.

"Relawan mengingatkan janji Jokowi memilih calon yang bersih, dan mengancam akan turun ke jalan jika janji itu diingkari," begitu isi tulisan The Economist yang terbit pada Sabtu, 24 Januari 2015 itu.

The Economist menyoroti sikap Jokowi yang terkesan ragu-ragu, apakah berpihak ke relawan atau PDI Perjuangan, partai yang mengusung Budi Gunawan. Sikap ini terlihat ketika Jokowi memutuskan menunda pelantikan Budi Gunawan. "Bukan membatalkan pelantikan."

Selain itu, The Economist juga menyoroti kebijakan-kebijakan Jokowi yang dinilai berani. Misalnya menolak grasi terpidana mati kasus narkotik dan menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan ini membuat sejumlah negara resah.

Peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat mengatakan Presiden Jokowi harus berani bersikap tegas dan jelas untuk menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian RI. Sebabnya, Jokowi memegang kepentingan seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilihnya maupun tidak. "Jokowi banyak bertindak sebagai presidennya PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Partai NasDem," kata Hasan dalam diskusi 'Ada Apa dengan Jokowi' di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. "Sebenarnya dia ini Presiden Indonesia apa presidennya PDIP?"

Hasan menceritakan rekam jejak Jokowi selalu membuat kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Namun, saat menjadi Presiden, Jokowi tidak mempunyai kekuatan politik. "Yang punya kekuatan politik, ya, Mega dan Paloh. Pemerintahan akan bermasalah tanpa itu," ujarnya.

Peneliti PolTracking Institute, Agung Baskoro, juga menyatakan bahwa Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat, harus bisa menegaskan diri sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Ia harus bisa melepaskan diri dari segala tekanan partai-partai pendukungnya, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Sebab dari apa yang terjadi sekarang, Jokowi dipersepsikan publik masih dibawah bayang-bayang Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan adalah indikasi Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP.

"Saya kira inilah momentumnya bagi Jokowi, melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati," kata Agung Baskoro di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Saat ini kata Agung, bisa dikatakan, Jokowi belum sepenuhnya jadi Presiden pemegang hak prerogratif. Kasus Budi Gunawan adalah bukti, betapa Jokowi seperti tak berdaya oleh tekanan partai pendukungnya, terutama PDIP. Jadi sekarang saat publik menunggu bukti ditengah memanasnya hubungan Polri dengan KPK, Jokowi bisa tampil lepas sebagai seorang Presiden sebenarnya. Bukan Presiden 'petugas partai'.