Sudarsono Rahman. foto: ist/ bangsaonline.com
Lalu berapa mahar politiknya? Cak Dar memberi contoh mahar politik calon bupati di daerah dekat Surabaya. “Contoh 6 kursi Rp 3,5 miliar,” jelasnya.
Namun ia buru-buru menjelaskan bahwa mahar politik Rp 3,5 miliar itu baru untuk DPP. “Ini DPP doang lho,” katanya.
Berarti untuk DPW dan DPC juga harus ada dana tersendiri? “Ya pastilah,” katanya.
Belum lagi, jika kursi DPRD-nya lebih dari 6. Berarti tambah mahal. Padahal calon bupati atau wali kota tak hanya butuh rekom satu parpol, tapi banyak parpol.
Karena itu, ia membenarkan apa yang disampaikan Bupati Jember Hj Faida. “Kalau modelnya seperti itu benar Faida, Bupati Jember. Bagaimana bupati dan wali kota terpilih akan tegak lurus membela kepentingan rakyat, kalau ongkos politiknya saja seperti itu,” tegas Cak Dar.
Seperti diberitakan BANGSAONLINE.com, Bupati Jember Faida dalam webinar yang diikuti Bupati Karawang dan Wali Kota Batu mengungkap harga mahar politik untuk calon bupati sangat mahal. “Harga rekom puluhan miliar,” kata Bupati Jember Hj Faida yang videonya kini viral.
Padahal, kata Faida, gaji bupati hanya Rp 6 juta tiap bulan. Karena itu, menurut dia, para bupati yang memakai cara-cara tidak terhomat itu tak mungkin jadi pemimpin yang tegak lurus, apalagi mendapat ridla Allah SWT.
“Saya pastikan sulit jadi pemimpin yang tegak lurus. Itu bukan awalan yang baik,” tegas Bupati Faida dalam webinar pada 25 Agustus 2020 lalu. Kini rekaman video webinar yang juga diikuti Bupati Karawang dan Wali Kota Batu itu viral.
Karena itu ia lalu memilih maju sebagai calon bupati lewat jalur independen. (mma)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
