Ketua Umum DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan saat menyerahkan bantuan kepada tenaga kesehatan (nakes) beberapa waktu lalu.
"Misalnya memisahkan koridor pasien Covid-19, ruang ganti nakes yang memadai, ruang istirahat, juga asupan gizi bagi para nakes. Ini kalau tidak dicek satu-satu bisa terabaikan," tuturnya.
Ketiga, menurut Irwan adalah perlindungan hukum dan keamanan. "Ada nakes yang dituduh tidak memperlakukan pasien dengan baik padahal sudah sesuai protokol Covid-19. Ada pula yang digerudug keluarga pasien karena ingin mengambil jenazah. Ada juga yang memaksa membawa pulang pasien Covid-19. Ini perlu perlindungan dari aparat keamanan agar beban nakes tidak ditambah dengan kekerasan fisik atau pun kriminalisasi," jelasnya.
Sedangkan yang keempat, imbuhnya, adalah pencairan insentif bagi tenaga kesehatan sebagaimana yang dijanjikan pemerintah.
"Pencairan ini katanya terhambat soal verifikasi. Saya pikir database tenaga kesehatan pasti lengkap. Karena ada pendidikannya, ada organisasi profesi, ada manajemen rumah sakit, bahkan kepegawaian pemerintah. Datanya lengkap. Tidak seperti data penerima bantuan sosial (bansos) yang mungkin bisa sangat dinamis. Data nakes ini kan rigid. Jadi verifikasinya tidak sulit. Jumlahnya juga tidak sebanyak penerima bansos," terang Irwan.
Irwan menyampaikan bahwa para tenaga kesehatan juga memiliki keluarga yang harus dihidupi.
"Saya yakin ketika menangani pasien Covid-19 mereka tidak berpikir soal insentif. Tapi mereka ini kan punya keluarga yang harus dijaga kesehatannya karena mereka rentan terpapar. Bahkan, sampai banyak yang tak menemui keluarga mereka hingga berbulan-bulan agar tak menularkan risiko," paparnya. (mdr/zar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
