Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2021 secara virtual yakni melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4). Foto: ist/bangsaonline.com
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2021 secara virtual, yakni melalui video conference dari Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (27/4).
Musrenbang kali ini menghadirkan narasumber Menteri Dalam Negeri, staf ahli Bappenas, serta Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Jatim, Wakil Ketua DPRD Jatim, Pangdam V Brawijaya, Kapolda Jatim, Pangkoarmada II, Kajati Jatim, Kalan BI Jatim, Sekda Provinsi Jatim, Bupati Banyuwangi, Wali Kota Surabaya, Ketua KADIN Jatim, dan Kepala BPS Jatim. Musrenbang ini juga diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-Jatim melalui video conference.
BACA JUGA:
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyebaran pandemi virus corona (COVID-19) di Jawa Timur memerlukan perhatian yang cukup serius karena menimbulkan korban jiwa serta kerugian material dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jawa Timur. Hal ini senada dengan tema Musrenbang kali ini.
“Sektor pertama yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain Covid-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi (terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur), serta penurunan aliran modal,” kata Khofifah.
Melihat dampak-dampak tersebut, Pemprov Jatim berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi. Diantaranya adalah mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (social safety net).
