Salah satu mobil siaga desa yang terparkir di halaman Pemkab Gresik. foto: ist.
(Novantoro, Direktur LSM LPB Kabupaten Gresik)
Untuk itu, Novantoro meminta Ketua AKD dan jajarannya agar menaati SE Bupati tersebut dan menghentikan pembelian mobil siaga. Sebab, saat ini masyarakat Gresik sedang berkabung dampak pandemi COVID-19 yang telah banyak merenggut korban meninggal.
"Tolong Ketua AKD sebelum berkomentar difilter dulu, sudah benar atau belum tindakannya sebelum mengkritik pemerintah. Soal mengkritisi itu tindakan paling gampang. Namun sebelum mengkritisi alangkah baiknya mengkoreksi diri dulu," sindirnya.
"Menurut sudut pandang saya sebagai Direktur LSM LPB, dengan bukti kades tetap membeli mobil siaga, sejauh ini Ketua AKD Gresik dan jajarannya tak mengindahkan Surat Edaran Bupati dan empati terhadap kondisi masyarakat yang dengan dilanda musibah COVID-19," tambahnya.
Ia membuktikan, pada bulan April ini mobil siaga desa yang dibeli Kades terus berdatangan. Mobil tersebut dibeli dengan harga bervariatif, tergantung jenis mobilnya. Pembelian mobil siaga itu bersumber dari anggaran Dana Desa (DD) tahun 2020 mencapai ratusan juta rupiah.
Novantoro juga mengingatkan Ketua AKD tidak hanya pencitraan kepada masyarakat di saat pandemi COVID-19. "Ketua AKD jangan hanya pencitraan saja dengan mengkritisi kebijakan Pemkab Gresik dalam penangan dampak COVID-19, namun tidak mengkoreksi bahwa masih banyak kekurangan di tubuh AKD itu sendiri," pungkas Novan. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
