Korban Bertambah, PWI Kediri Desak Presiden Jokowi Berlakukan Lockdown

Dampaknya, lanjut Mega, kepanikan warga semakin tinggi hingga di lapisan masyarakat tingkat bawah. Hal ini dipicu dari kebijakan pelarangan banyak aktivitas sosial masyarakat dan kenaikan harga kebutuhan dasar masyarakat (sembako) yang setiap hari semakin meroket.

"Dementara pendapatan masyarakat semakin menurun akibat pembatasan aktivitas oleh pemerintah. Menurunnya income atau pendapatan masyarakat pada kenyataannya juga memicu tumbuhnya tindak kriminalitas. Bahwa pengunaan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar untuk menjalankan instruksi social distancing oleh beberapa institusi pemerintah adalah tindakan tidak manusiawi untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19," ujar Mega.

Dikatakan Mega, hal ini mengesankan pemerintah seolah lepas tanggung jawab terhadap dampak pandemi Covid-19 yang dialami oleh masyarakat. Sebab pemerintah terkesan hendak menghindar dari kompensasi yang harus diberikan pada masyarakat akibat dampak penyebaran virus tersebut.

"Kebijakan sepihak yang terpaksa dilakukan oleh pemerintah daerah, mengesankan ketidak tegasan pemerintah pusat dalam pengambilan sikap dan kebijakan terhadap wabah yang telah mengancam jiwa warga negara Republik Indonesia. Hal ini juga mengesankan pemerintah pusat yang hendak lepas tangan terhadap risiko hukum yang harus ditanggung terhadap kebijakan tersebut," katanya.

Untuk itu, PWI Perwakilan Kediri menyatakan sikapnya, yakni pertama, memberikan dukungan penuh kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo untuk memberlakukan lockdown terutama di zona merah penyebaran Covid-19.

"Kedua, memberlakukan Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar melakukan tindakan atas merebaknya pandemi covid-19," pungkas Mega. (uji/ian)