Kamis, 28 Mei 2020 05:08

TAPD Pemkab Pacitan Rumuskan Anggaran Penanganan Covid-19, Belum Kaji Kemungkinan Lockdown

Rabu, 18 Maret 2020 16:20 WIB
Editor: .
TAPD Pemkab Pacitan Rumuskan Anggaran Penanganan Covid-19, Belum Kaji Kemungkinan Lockdown
Heru Wiwoho Supadi Putro, Sekda Pacitan.

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Pacitan bakal rumuskan penganggaran untuk penanganan coronavirus disease (covid-19).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pacitan, Heru Wiwoho Supadi Putro mengatakan pembahasan anggaran itu akan dilakukan secepatnya. "Kita masih akan bahas dengan anggota TAPD lainnya. Prinsipnya, pemkab sudah mempersiapkan mengenai penanganan coronavirus," kata Heru melalui ponselnya, Rabu (18/3).

Soal sumber anggaran, Heru mengatakan bisa diambil dari dana bagi hasil. Baik dana alokasi umum (DAU) dana bagi hasil cukai dan tembakau, ataupun dana insentif daerah (DID). "Masih kita rumuskan. Kita juga akan koordinasi sama Dinas Kesehatan," tegas pria yang juga Ketua TAPD ini.

Perlu diketahui, bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewajibkan pemerintah daerah menganggarkan belanja untuk kesehatan yang telah ditetapkan dalam APBD dalam rangka mengantisipasi dan menangani wabah Covid-19. Kalau tidak, Menkeu akan memberikan sanksi berupa pemotongan DAU.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease (Covid-19).

Pemerintah dapat menggunakan DBH cukai hasil tembakau (CHT), DBH Sumber Daya Alam (SDA) selain Kehutanan, DBH SDA Migas, DAU, dan DID tahun anggaran 2020 untuk menangani wabah covid-19.

Ditanya kemungkinan melakukan lockdown global seiring masifnya serangan virus corona, Sekda mengaku belum berencana melakukan kajian. Saat ini, ia masih melakukan koordinasi berkelanjutan pihak-pihak terkait.

"Kebijakan lockdown suatu daerah merupakan kewenangan mutlak dari pemerintah pusat. Kepala daerah tidak berhak melakukan local atau global lockdown," kata Heri.

"Lockdown memang perlu, namun jangan sampai memunculkan kepanikan masyarakat dan ketimpangan ekonomi. Karena ini pemerintah melalui UU Kekarantinaan Kesehataan menegaskan karantina wilayah atau yang sering disebut lockdown adalah kewenangan Pemerintah pusat/Menteri terkait," jelasnya.

"Bahkan pidana siap menanti bagi kepala daerah yang tergesa-gesa menetapkan lockdown tanpa persetujuan pemerintah pusat. Hukum pidana berlaku lex specialis derogat legi generali, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Sehingga UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai UU khusus sepanjang terdapat ketentuan pidana maka inilah yang diberlakukan," jelas Heru.

"Peraturan mengenai Kepala Daerah yang melakukan lockdown atas inisiatif sendiri akan terjerat pada Pasal 49 ayat 4 berbunyi, Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Sehingga setiap orang yang melanggar Pasal ini termasuk kepala daerah bisa dikenakan ketentuan pidana sesuai Pasal 93 yakni, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta," pungkas Heru.

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Selasa, 26 Mei 2020 23:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...