Bupati Sumnenep Dr. KH. A. Busyro Karim, pada acara pembukaan sosialisasi Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun 2020-2026.
Pemerintah, kata bupati, ingin setiap desa berkembang dan maju dengan pesat, mengingat desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah, karena manakala pembangunannya tidak berjalan baik, maka akan berdampak terhadap daerah.
“Kita ingin desa kuat, mandiri, maju, dan demokratis, sehingga Kepala Desa dan BPD mampu menyerap aspirasi masyarakat sebagai acuan penyusunan program usulan aspirasi Desa dalam APBDes,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, bupati juga meminta kepada kepala desa agar adil, transparan, dan proporsional dalam proses pembentukan panitia pengisian BPD, agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Karena itu, dalam pembentukannya diharapkan mencari figur yang berfungsi sebagai penyeimbang untuk kemajuan Desa, karena BPD bukan lawan politik kepala desa, namun berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat dan mengawasi penyelengaraan pemerintahan Desa,” tandas bupati dua periode ini.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Moh. Ramli menambahkan, peserta sosialisasi itu adalah desa yang terpogram tahun ini melaksanakan pemilihan anggota BPD sebanyak tiga ratus dua puluh delapan kepala desa.
“Pelaksanaannya berlangsung tanggal 11 hingga 13 Februari yang terbagi menjadi tiga tahap, yakni tahap pertama jumlah pesertanya sebanyak seratus sepuluh orang, tahap kedua sebanyak seratus sepuluh orang, dan tahap ketiga sebanyak seratus delapan orang,” jelasnya. (aln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
