Massa LSM gabungan saat menggelar aksi demo di DPRD Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Massa sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Gresik yang tergabung dalam Komite Masyarakat Pejuang Anti Korupsi (Kompak) menggelar aksi demo di DPRD Gresik, Selasa (14/1).
LSM yang turut serta dalam demo itu, yakni Forum Kota (ForKot), Masyarakat Gresik Peduli Kemanusiaan (MGPK), Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra), Persatuan Arek Lumpur (PAL), Paguyuban Pedagang Alun-alun Gresik (PPAG), Supporter Ultras Mania, Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI), dan sejumlan aktivis lain.
BACA JUGA:
- Pemkab Gresik Tegaskan Tak Beri Pendampingan Hukum untuk Tersangka Korupsi Hibah UMKM
- Warga Tenggor Gresik Demo Proyek Jembatan Mandek, ini Jawaban Kabid Bina Marga
- Kejari Gresik Tetapkan Dua Pejabat Diskop sebagai Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Hibah UMKM
- Korupsi Hibah UMKM di Diskop Gresik, Kejaksaan Dalami Peran Anggota DPRD
Ada empat tuntutan yang diusung Kompak Gresik, yakni mendesak Sekda Gresik Andhy Hendro Wijaya dinonaktifkan karena sedang menjalani proses hukum sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi potongan jasa insentif pajak daerah pegawai di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Kemudian, menuntut pengembangan kasus korupsi di Dinas Kesehatan (Dinkes), operasi tangkap tangan (OTT) di Inspektorat, serta meminta Pemkab Gresik mewujudkan pelayanan tanpa praktik korupsi.
Syafiudin, salah satu orator menyatakan tuntutan penonaktifan Sekda agar Bupati tidak dinilai melindungi koruptor. "Untuk itu, saya meminta agar Bupati menonaktifkan Sekda Andhy Hendro Wijaya," desaknya.
Sementara Koordinator Forkot Haris Sofanul Faqih mendesak agar Kejari terus mengusut kasus korupsi di Dinkes. "Siapapun yang terlibat harus diadili. Jangan hanya Nurul Dholam (mantan Plt Kepala Dinkes) yang diadili," tegasnya.
Senada disampaikan Anja Isu dari Genpatra. Dia juga mendesak agar kasus korupsi di BPPKAD diusut tuntas. "Jangan hanya M. Muktar (mantan Plt. Kepala BPPKAD) dan Sekda saja yang diadili. Semua yang terlibat harus diseret ke pengadilan. Kami akan kawal para koruptor hingga membusuk di penjara," cetusnya.
Dalam demo ini, massa juga menuntut DPRD Gresik membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. "Gresik sudah masuk fase darurat korupsi," sambung Abdul Wahab, peserta demo lain. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
