Anggap Ada Pengondisian, Warga 3 Desa Tolak Berembuk dengan Kesbangpol Soal Batu Bara GJT

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ratusan warga Lumpur, Kroman, dan Kemuteran Kecamatan Gresik menolak melakukan perundingan dengan pihak Pemkab Gresik diwakili oleh Kesbangpol, Lurah dan Kepala Desa (Kades) setempat soal bongkar muat batu bara di PT. Gresik Jasa Tama (GJT). Perundingan ini sedianya digelar di balai desa Lumpur, Senin (23/12).

Menurut Titik Parwati Hesti, salah satu warga Kemuteran, penolakan itu karena undangan pertemuan bersifat dadakan. "Jadi, hari ini (Senin, Red) saya dikejutkan oleh undangan yang mengatasnamakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Gresik. Undangan untuk acara pertemuan jam 09.00 WIB, sedangkan undangan itu sendiri kami terima 2 menit sebelum jam undangan," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Senin (23/12).

"Saat kami tiba di Kelurahan Lumpur, ternyata di dalam sudah ada pak Nanang Baharudin, yang kami ketahui bersama telah mengadakan forum abal-abal. Kemudian menandatangani persetujuan sepihak dengan PT Gresik Jasatama tanpa mengajak warga berembuk dan musyawarah," ungkapnya.

Karena mencium gelagat mencurigakan atas rapat abal-abal yang dinilai untuk mengelabui warga, massa dari tiga Desa/Kelurahan terdampak debu batu bara akhirnya kembali menggelar aksi demo di Kantor Kelurahan Lumpur. "Intinya, kami menolak pertemuan karena dinilai bisa menimbulkan konflik antarwarga," terangnya.

"Warga masih memegang perkataan Ketua DPRD Fandi Akhmad Yani yang menyatakan bahwa, setiap undangan yang menyangkut warga terdampak dan bukan mengatasnamakan kordinator agar dilakukan pertemuan di DPRD. Jadi, kami menolak pertemuan di Balai Desa Lumpur yang minta agar ditunjuk perwakilan dalam pertemuan di DPRD," terangnya.

Menurut Hesti, hingga sekarang warga tetap komitmen kalau penyelesaian masalah batu bara akan tetap melewati satu pintu, yaitu DPRD. "Sehingga, setiap undangan yang menyangkut penyelesaian batubara melalui koordinasi DPRD," ungkapnya.

"Ratusan warga di tiga desa yaitu Kemuteran, Kroman, dan Lumpur sepakat menolak pertemuan dadakan tersebut dan membubarkan diri sebelum acara sempat dimulai dengan alasan tidak ada transparansi dan cacat komunikasi," katanya.

"Warga tetap mengambil sikap tegas menolak apapun bentuk tawaran dari PT. GJT dan menunggu proses dari DPRD Gresik selanjutnya," pungkasnya. (hud/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News