Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan, melakukan aksi damai untuk menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.
Massa aksi juga meminta untuk masuk ke Kantor DPRD. Namun, karena alasan keamanan, mereka tidak diizinkan masuk meski sempat terjadi perdebatan sengit.
"Tolong kerja sama yang baik, agar kami bisa masuk ke dalam. Karena kami ingin menyampaikan aspirasi, kami bukan teroris, dan kami tidak membawa sejata, kami mahasiswa yang ingin masuk," ujar salah satu orator aksi.
Akan tetapi hal itu tidak berhasil, pihak keamanan hanya memberikan 10 perwakilan dari massa aksi untuk masuk ke Kantor DPRD. "Kami ke sini hanya ingin meminta agar DPRD dan Bupati Pamekasan menjadi jembatan yang menyuarakan aspirasi kami kepada pemerintah pusat," teriaknya.
Sementara itu Ketua DPRD Fathorrahman, secara pribadi akhirnya keluar menemui masa dan mau untuk menandatangani naskah penolakan yang dibuat oleh masa aksi. "Atas nama pribadi saya sepakat untuk menolak kenaikan iuaran BPJS kesehatan. Dan ini bukan atas nama lembaga," tegasnya saat menemui massa aksi.
Sedangkan Sekdakab Pamekasan Totok Hartono yang didampingi Plt Dinkes Farid Anwar, Ketua BPJS mengatakan, untuk kenaikan iuran BPJS sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat.
"Mohon untuk dimengerti kami ini hanya pejabat daerah, untuk itu kami tidak mempunyai hak apapun dalam menyatakan sikap persoalan Itu. Ayo teman-teman mahasiswa monggo kita berdiskusi bersama untuk mencari jalan keluarnya," ujar Sekdakab Pamekasan Totok Hartono. (yen/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
