Senin, 09 Desember 2019 04:08

KPU Pacitan Tegaskan Pilkada Masih Dilaksanakan Secara Langsung

Rabu, 13 November 2019 11:23 WIB
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: Yuniardi Sutondo
KPU Pacitan Tegaskan Pilkada Masih Dilaksanakan Secara Langsung
Kasubag Tata Pemerintah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Setkab Pacitan, Hendri Mujianto. (foto: Yuniardi Sutondo/BO)

PACITAN, BANGSAONLINE.com - Ketua KPU Pacitan Sulis Setyorini menegaskan, bahwa Pemilihan Kepala Daerah tetap akan dilaksanakan secara langsung. Pihaknya mengacu kepastian hukum terhadap UU 10/16 tentang Pilkada yang menyatakan bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati dilaksanakan secara langsung.

Hal ini disampaikan Sulis menyikapi wacana beberapa pihak yang menyuarakan adanya perubahan sistem pemilu ke parlemen.

"Kita masih memedomani UU 10/16 sebagai pijakan hukum tetap dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati mendatang. Selain itu, juga UU 7/17 tentang Pemilu. Sepanjang belum ada perubahan, dua aturan itu yang menjadi pijakan KPU dalam menyelenggarakan pemilu bupati dan wakil bupati tahun 2020," terangnya, Rabu (13/11).

Komisioner KPU dua periode ini juga menegaskan, kalau sampai detik ini belum ada kepastian hukum soal pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024, baik pileg, pilpres, serta pemilihan kepala daerah.

"Serentak dimaksud apakah bersamaan waktu, hari tanggal dan tahunnya ataukah jenis pemilihannya. Sejauh ini memang belum ada kepastian. Kita masih menunggu kepastian hukum dari aturan yang akan ditetapkan nantinya," tegasnya. 

Kasubag Tata Pemerintah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama Setkab Pacitan, Hendri Mujianto juga mengakui ada wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah menjadi lewat parlemen.

Selain wacana perubahan sistem pemilu, Hendri juga menyinggung adanya wacana perubahan pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 nanti. Menurutnya, belum tentu pemilu kepala daerah akan dilaksanakan bersamaan dengan pileg maupun pilpres. Dengan begitu, masa jabatan kepala daerah terpilih dalam pemilu 2020 nanti masih tetap utuh 5 tahun.

"Kalau wacana ini benar terjadi, saya berharap sistem pemilihan legislatif juga bisa dirubah. Dari proporsional terbuka dirubah menjadi proporsional tertutup. Sebab pengkaderan partai akan bisa berjalan dengan sistem proporsional tertutup tersebut. Tentu calon anggota dewan terpilih akan benar-benar representatif parpol. Sebab, mereka lah juga yang akan menentukan siapa pejabat eksekutif yang dikehendaki, kalau seandainya sistem pilkada benar akan dirubah," bebernya. (yun/dur)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Kamis, 21 November 2019 23:31 WIB
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Meluasnya kabar keberadaan destinasi wisata alam pohon besar yang mempunyai akar seribu di Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, membuat warga setempat penasaran. Kini, pohon akar seribu itu telah menjadi daya tarik da...
Senin, 02 Desember 2019 15:43 WIB
Oleh: Nico Ainul Yakin (Wakil Ketua DPW Nasdem Jawa Timur)HUT ke-8 Partai NasDem yang digelar DPW Partai NasDem Jawa Timur di JX International Surabaya (23/11/2019) lalu berjalan meriah dan sukses. Ribuan kader NasDem dari pelosok Jawa Ti...
Sabtu, 30 November 2019 20:10 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*76. Wa-in kaaduu layastafizzuunaka mina al-ardhi liyukhrijuuka minhaa wa-idzan laa yalbatsuuna khilaafaka illaa qaliilaan.Dan sungguh, mereka hampir membuatmu (Muhammad) gelisah di negeri (Mekah) karena engkau h...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...