Dr. Jumadi, Kepala BPKAD Jatim bersama tim usai launching aplikasi SP2D Online dan Paperless Digital Signing di Gedung Negara Grahadi. foto: Didi Rosadi/ BANGSAONLINE
Tak hanya itu, Khofifah menyebut aplikasi ini merupakan yang pertama diluncurkan di Indonesia.
“Kita juga mendengar tadi dari Direktur Perencanaan Anggaran, ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi menjelaskan ada beberapa keunggulan aplikasi ini. Misalnya saja lebih efektif dan efisien.
“Di pengelolaan keuangan daerah kan tidak hanya penganggaran, tapi juga ada perbendaharaan,” ujarnya.
“Perbendaharaan ini, yang selama ini otorisasi dan pencairan itu, secara konvensional kita lakukan langkah-langkah untuk efektif dan efisiennya seperti apa. Karena puluhan ribu pihaknya mengerjakan SP2D, apalagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk. Oleh karena itu dengan sistem SP2D online ini yang paperless, digital signing, kita mendesain untuk kecepatan untuk transparansi. Kelebihannya juga bisa dilakukan di mana pun,” tuturnya.
“Tidak hanya di kantor. Misalnya, kepala OPD-nya sedang bepergian ke Jakarta, tetap bisa melakukan lewat smartphone-nya. Ini nilai kelebihan dari aplikasi ini,” pungkasnya. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
