Dr. Jumadi, Kepala BPKAD Jatim bersama tim usai launching aplikasi SP2D Online dan Paperless Digital Signing di Gedung Negara Grahadi. foto: Didi Rosadi/ BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur melakukan inovasi berbasis digital. Terbaru, pemprov melaunching aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Paperless, dan Digital Signing serta E-Valuasi APBD Kabupaten dan Kota di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11).
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan harapan atas program ini. Dia bermimpi ingin mewujudkan seluruh Jatim bisa terkoneksi dan diakses secara realtime. Dari pemanfaatan teknologi ini, mimpinya perlahan bisa diwujudkan.
BACA JUGA:
- Pesan Pj Gubernur Jatim saat Terima Penghargaan dari Mendagri di Hari Otoda 2024
- Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur Penerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
“Kita ingin Jatim connect, tapi kan disisir-sisir gitu, mana yang memungkinkan untuk kita bangun transparansi dan bisa diakses realtime. Antara lain adalah aplikasi SP2D Online, Paperless, Digital signing dan E-Valuasi APBD Kabupaten atau Kota,” ujar gubernur perempuan pertama di Jatim itu.
Melalui program tersebut, Khofifah berharap bahwa koneksitas di antara perencanaan dan penganggaran, e-planning dan e-budgeting secara regional provinsi Jatim bisa dilakukan.
Hingga kini, ada 14 dari 38 Kabupaten dan Kota yang telah memanfaatkan hal ini. Sekarang tinggal 2814 kabupaten/kota yang diarahkan untuk menggunakan aplikasi tersebut.
“Kita berpikirnya regional, karena memang secara APBD Jatim ini 38 kabupaten kota, sehingga terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi, dan akuntabiliti dari perencanaan dan penganggaran ini akan terus disiapkan,” paparnya.
