Rabu, 11 Desember 2019 04:59

​Dialog NU Belanda: Politik Balik Modal Dorong Pelumpuhan KPK, Polisi Mirip Dwi Fungsi TNI

Jumat, 18 Oktober 2019 17:48 WIB
Editor: MMA
​Dialog NU Belanda: Politik Balik Modal Dorong Pelumpuhan KPK, Polisi Mirip Dwi Fungsi TNI
Suasana dialog terbuka yang digelar Lakpesdam PCINU Belanda bersama KITLV (KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), Pehimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden, dan ILUNI Universitas Indonesia di Belanda tentang Politik Kewargaan paska Pilpres 2019 di Leiden Belanda. foto: istimewa/ BANGSAONLINE

LEIDEN, BANGSAONLINE.com - Ward Barenschot, penulis buku Democracy for Sale, mengatakan, saat ini elit politik Indonesia semakin bersatu mendominasi dan mempersempit ruang keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Menurut dia, semakin terkonsolidasinya elit politik memudahkan mereka untuk memperoleh manfaat dari sumber daya yang disediakan oleh negara.

“Pelumpuhan KPK dapat dimaknai dalam kerangka mengurangi hambatan bagi ekstraksi kekayaan negara oleh elit politik,” kata Ward Barenschot dalam dialog terbuka yang digelar Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Belanda bersama KITLV (KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies), Pehimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Leiden dan ILUNI Universitas Indonesia di Belanda tentang Politik Kewargaan paska Pilpres 2019 di Leiden Belanda.

Namun, Ward - dalam rilis Lakpesdam PCINU Belanda yang diterima BANGSAONLINE.COM - menilai bahwa elit politik melakukan itu bukan karena sifat rakusnya, melainkan upaya untuk mengembalikan modal dan bertahan hidup dalam sistem politik elektoral yang mahal. Ward mengapresiasi gerakan mahasiswa yang tiba-tiba muncul merespons konsolidasi elit politik. "Terutama ketika melihat narasi gerakan mahasiswa ini yang fokus kepada agenda-agenda penting, semisal anti-korupsi, anti-kekerasan, dan perlindungan hak sebagai warga negara negara, yang merupakan suatu karakteristik penting dari politik kewargaan (citizenship)," kata peneliti senior KITLV itu.

Sementaara Prof Afrizal dalam sesi kedua menyebut politik kewargaan dalam konteks masyarakat adat, terutama terkait dengan sebagian diskusi yang dominan menilai bahwa klaim terhadap tanah adat secara komunal menimbulkan ketidakadilan. Berkaca dari pengalaman di Sumatra Barat, Prof Afrizal menyampaikan dua contoh bagaimana masyarakat Nias yang beragama Kristen dapat diterima dan diberikan tanah oleh masyarakat Minangkabau yang beragama Islam.

“Di lapangan, ada banyak contoh kasus yang menunjukan inklusivitas masyarakat adat terhadap orang luar,” katanya.

Sedang Fachrizal Afandi, kandidat doktor di Fakultas Hukum Universitas Leiden yang mantan ketua Tandfidziyah PCINU Belanda membahas Revisi UU KPK dan RKUHP yang menjadi isu dari protes mahasiswa akhir-akhir ini. Fachrizal membedah bagaimana permasalahan hukum yang sangat mendasar di dalam Revisi UU KPK dan RKUHP serta bagaimana berbagai kepentingan yang bermain di belakangnya.

Yang menarik, ia mengajak untuk melakukan refleksi tentang semakin dominannya peranan polisi di dalam berbagai posisi penyelenggaraan pemerintahan sipil.

“Saat ini sudah begitu banyak posisi kementerian dan lembaga negara, termasuk Ketua KPK diisi oleh polisi yang tidak melepaskan status kepegawaiannya sebagai polisi. Situasi ini menyebabkan polisi memainkan dua peran sekaligus seperti dwi-fungsi TNI (ABRI) pada masa Orde Baru,” katanya.

Menurut dia, banyaknya pasal pemidanaan dalam RKUHP termasuk dalam ranah privat tanpa disertai kontrol yang kuat dalam KUHAP memberikan peluang bagai polisi untuk melakukan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mereka target.

Pembicara pamungkas dalam diskusi ini adalah Sandra Mondiaga, Wakil Ketua Bidang Eksternal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sandra juga mengamati bahwa salah satu alasan yang menjadi dalih dari konsolidasi elit juga berlangsung karena adanya kebutuhan untuk mengatasi radikalisme yang semakin meluas di dalam masyarakat. Komnas HAM melakukan pemantauan terhadap demonstrasi yang melibatkan kekerasan dan menyebabkan kematian, termasuk demonstrasi penolakan keputusan KPU pada bulan Mei dan demonstrasi mahasiswa yang dilakukan pada bulan September.

Saat ini investigasi sedang berlangsung dan belum banyak yang bisa disimpulkan, namun sangat perlu untuk melihat persoalan ini secara komprehensif, dan bukan hitam putih, sebab dalam peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan ada banyak aktor dan kepentingan yang bermain.

Menurut ida, diskusi reflektif seperti ini sangat diperlukan di tengah perubahan situasi politik dan sosial di Indonesia pasca pemilu. Ada banyak dimensi persoalan yang bisa didalami lebih lanjut. Salah satu yang paling mengemuka adalah mengenai besarnya biaya pemilu yang menjadi penyulut bagi elit politik untuk melakukan korupsi dengan mengambil sumber daya yang disediakan oleh negara.

Siklus korupsi, politik uang, besarnya biaya pemilu, ekstraksi sumber daya alam, dan kekerasan aparat terhadap protes-protes warga menjadi lingkaran setan yang harus diputus. Berbagai solusi potensial untuk memutus rantai tersebut membutuhkan pendalaman bersama untuk menghadirkan solusi bagi penataan hubungan negara dan masyarakat di Indonesia.

Ketua NU Belanda M Latif Fauzi menyebut bahwa dialog ini penting untuk menganalisa bagaimana perkembangan demokrasi dan hak kewargaan dijamin dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin 5 tahun mendatang. Saat membuka dialog, Yance Arizona sebagai moderator mewakili Lakpesdam NU menyebut bahwa pertanyaan mendasar yang coba dibahas dalam dialog ini adalah bagaimana masa depan politik kewargaan atau biasa disebut citizenship saat para elit politik makin terkonsolidasi dan imun terhadap kritik publik. Utamanya saat pembuatan regulasi yang cenderung abai pada aspirasi publik.

Protes mahasiswa #reformasidikorupsi akhir September 2019 menunjukkan bahwa saluran aspirasi publik melalui parlemen tidak berjalan sehingga menyebabkan kebuntuan dialog antara warga dan negara. (tim)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Senin, 09 Desember 2019 06:11 WIB
BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Untuk menyambut peringatan hari jadi Banyuwangi (Harjaba) ke-248 pada 18 Desember 2019, Kabupaten yang berjuluk The Sunrise of Java ini menggelar parade seni budaya Kuwung dengan tema "Gumelare Bumi Blambangan" Sab...
Senin, 09 Desember 2019 23:53 WIB
Oleh: Sila Basuki, S.H., M.B.A. Tren kemenangan seorang calon independen dalam pilkada Kota Surabaya akan sangat mungkin terjadi, mengingat di beberapa kota lain juga bisa terjadi. Berkat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang p...
Sabtu, 30 November 2019 20:10 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*76. Wa-in kaaduu layastafizzuunaka mina al-ardhi liyukhrijuuka minhaa wa-idzan laa yalbatsuuna khilaafaka illaa qaliilaan.Dan sungguh, mereka hampir membuatmu (Muhammad) gelisah di negeri (Mekah) karena engkau h...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...