JEMBER, BANGSAONLINE.com - Aksi unjuk rasa dilakukan sekitar 200 mahasiswa gabungan aliansi BEM se-Kabupaten Jember, mengkritisi RUU Pertanahan dan Kebijakan BPJS Kesehatan, Selasa (24/9). Aksi yang dipusatkan di depan halaman gedung DPRD Jember itu, ratusan mahasiswa ditemui langsung oleh 4 pimpinan DPRD Jember dan sejumlah anggota dewan lainnya.
Di depan para mahasiswa, para wakil rakyat DPRD Jember menegaskan untuk memperjuangkan tuntutan mahasiswa dengan penandatangan pakta integritas untuk diteruskan ke DPR RI.
BACA JUGA:
- Lepas Ribuan Mahasiswa KKN Kolaboratif, Bupati Jember Beri Banyak PR, Khususnya Masalah Kemiskinan
- Samakan Persepsi Aparat Penegak Hukum di KUHP Baru
- Ujung Tombak Penerapan UU KUHP dan UU Pemasyarakatan, Kemenkumham Jatim Tingkatkan Peran PK
- Menolak Bungkam, Ragam Ekspresi Gabungan Masyarakat Sipil Kediri Sikapi UU KUHP
"Untuk soal RUU pertanahan, 5 konflik agraria yang terjadi saat ini menjadi perhatian, dan merupakan pengerucutan fokus tuntutan kami, juga soal transparansi BPJS Kesehatan," kata Korlap Aksi Muhammad Rizal saat dikonfirmasi wartawan usai aksi, Selasa (24/9/2019) siang.
Menurut Rizal, Indonesia ini tidak pernah lepas dari kesewenang-wenangan, terlebih lagi terkait persoalan pertanahan ini. "Mulai dari penyerobotan lahan, soal pertanian, pertambangan, eksploitasi, dan corporate (beberapa hal), yang menjadi momok. Sehingga RUU pertanahan (dinilai) bermuara pada kesewenang-wenangan," ungkapnya.
"Karena nantinya negara mempunyai kekuasaan mutlak untuk legalitas mengenai pertanahan itu," sambungnya. Karena itu, pihaknya berharap agar ada perhatian serius agar tidak merugikan rakyat.
Kemudian terkait BPJS Kesehatan, lanjutnya, perlu ada evaluasi dan audit terkait anggaran jaminan kesehatan itu. "Sehingga akan lebih transparan (terkait anggaran yang dibutuhkan dan digunakan) kepada masyarakat luas," tegasnya.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
