Pemerintah Jatim dan Papua Sepakat Tingkatkan Kerja Sama Dagang

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerima Gubernur Papua, Lukas Enembe di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (27/8).

Dalam pertemuan itu, Lukas Enembe didampingi istri dan jajaran Forkopimda Papua serta perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) juga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) bersama tokoh agama.

Kunjungan itu sebagai upaya silahturahim dan meningkatkan kerja sama dagang untuk meredakan ketegangan pasca kerusuhan yang terjadi pada 16 dan 17 Agustus 2019 silam.

Pertemuan itu berlangsung guyub dan diakhiri dengan menyanyikan lagu-lagu khas Papua dan makan Papeda. Gubernur Jatim dan Gubernur Papua sepakat untuk merekatkan persahabatan antar kedua provinsi dengan meningkatkan kerja sama, khususnya dalam bidang perdagangan.

“Saling memberikan nilai tambah, produk Papua dibawa ke Jatim dan sebaliknya,” kata Khofifah saat berbicara di depan Gubernur Papua beserta rombongan dan Forkopimda Jatim.

Mantan Menteri Sosial itu menambahkan, pasca demo yang terjadi di Papua akibat dipicu isu rasial, Pemerintah Provinsi Jatim bersama semua pihak sudah melakukan upaya untuk mendinginkan suasana dan membangun komunikasi. Di antaranya dengan melakukan pertemuan dengan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa Papua yang menempuh studi di Jawa Timur.

"Kami membangun komunikasi lebih dekat dengan baik. Dinamika yang sudah terjadi dijadikan pelajaran. Kami juga sudah sampaikan permohonan maaf karena itu adalah insiden personal dan tidak mewakili masyarakat Jatim," tambah Khofifah.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyambut gembira ajakan Gubernur Khofifah untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan.

"Saya datang dengan tim, supaya mereka bisa lihat. Karena, terus terang kebutuhan logistik Papua dari Jatim dan Makassar. Kami berharap hubungan kita makin dekat dan tolong jaga hubungan ini," kata Lukas Enembe.

Dia juga mengimbau siapa pun untuk menjaga agar tidak berbuat rasial khususnya kepada masyarakat Papua di kemudian hari. "Tidak boleh ekses negatif sedikit pun kepada rakyat Papua, karena bisa berbahaya," pungkas Lukas. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News