Kamis, 28 Mei 2020 08:42

Pilkades Serentak Rawan Money Politics, Ketua AKD Gresik Minta Pemkab Buat Regulasi

Senin, 24 Juni 2019 10:09 WIB
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Pilkades Serentak Rawan Money Politics, Ketua AKD Gresik Minta Pemkab Buat Regulasi
Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Isu money politics (politik uang) mewarnai ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 256 desa Kabupaten Gresik pada 31 Juli mendatang. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Nurul Yatim tak menampik adanya kabar tersebut.

"Ya, rumor money politics yang akan dilakukan oleh oknum cakades untuk merengkuh kemenangan makin santer," ujar Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Senin (24/6).

Nurul Yatim mengungkapkan, berdasarkan rumor yang beredar, beberapa oknum cakades sudah menyiapkan uang hingga Rp 1-2 miliar untuk memenangkan pilkades serentak pada 31 Juli. "Bahkan saya dengar ada yang menyiapkan hingga Rp 5 miliar, yang penting menang," paparnya.

"Fakta ini jelas sangat mengganggu demokrasi dalam menentukan pemimpin di tingkat desa," keluh Kades Baron Kecamatan Dukun ini.

"Ironisnya, justru masyarakat kita sebagai pemilih juga mengganggap pemberian calon sudah menjadi hal yang wajar. Bahasae (bahasanya,red) gantinya kerja sehari," ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Nurul Yatim, pemilih jarang menjadikan program kerja atau visi misi calon pemimpin mereka sebagai pertimbangan dalam menentukan pemimpinnya."Ini yang saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita semua untuk diperangi," katanya.

"Yang menjadi persoalan sekarang, kasus money politics juga tidak ada regulasi yang mengatur dengan jelas, alias masuk wilayah abu-abu. Terlebih, dalam pilkades. Segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran pilkades tidak ada lembaga khusus yang mempunyai kewenangan menangani laporan pelanggaran pilkades," tuturnya.

"Kalau di pemilihan umum ada KPU dan Bawaslu. Namun, di pilkades semua diserahkan pada panitia pilkades," sambungnya.

Untuk itu, tambah Nurul Yatim, ia meminta Pemkab Gresik membuat aturan khusus soal money politics dalan pilkades. "Pemkab seharusnya membuat aturan yang khusus mengatur money politics," pungkasnya. (hud/dur)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Rabu, 11 Maret 2020 22:53 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Keindahan alam di Jawa Timur adalah potensi wisata yang luar biasa. Salah satunya, Taman Wisata Genilangit di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa datang langsung ke ikon wisata di...
Sabtu, 23 Mei 2020 12:36 WIB
Oleh: Firman Syah AliSaat ini gelar Habib sedang populer di Indonesia karena beberapa peristiwa. Diantaranya Insiden Habib Umar Abdullah Assegaf Bangil dengan mobil sedan mewah Nopol N 1 B diduga melanggar peraturan pemerintah tentang pembatasan sosi...
Selasa, 26 Mei 2020 23:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*22. Sayaquuluuna tsalaatsatun raabi’uhum kalbuhum wayaquuluuna khamsatun saadisuhum kalbuhum rajman bialghaybi wayaquuluuna sab’atun watsaaminuhum kalbuhum qul rabbii a’lamu bi’iddatihim maa ya’lamuhum...
Rabu, 13 Mei 2020 11:23 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <&...