Senin, 22 Juli 2019 22:09

Pilkades Serentak Rawan Money Politics, Ketua AKD Gresik Minta Pemkab Buat Regulasi

Senin, 24 Juni 2019 10:09 WIB
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Pilkades Serentak Rawan Money Politics, Ketua AKD Gresik Minta Pemkab Buat Regulasi
Nurul Yatim, Ketua AKD Gresik.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Isu money politics (politik uang) mewarnai ajang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 256 desa Kabupaten Gresik pada 31 Juli mendatang. Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Nurul Yatim tak menampik adanya kabar tersebut.

"Ya, rumor money politics yang akan dilakukan oleh oknum cakades untuk merengkuh kemenangan makin santer," ujar Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Senin (24/6).

Nurul Yatim mengungkapkan, berdasarkan rumor yang beredar, beberapa oknum cakades sudah menyiapkan uang hingga Rp 1-2 miliar untuk memenangkan pilkades serentak pada 31 Juli. "Bahkan saya dengar ada yang menyiapkan hingga Rp 5 miliar, yang penting menang," paparnya.

"Fakta ini jelas sangat mengganggu demokrasi dalam menentukan pemimpin di tingkat desa," keluh Kades Baron Kecamatan Dukun ini.

"Ironisnya, justru masyarakat kita sebagai pemilih juga mengganggap pemberian calon sudah menjadi hal yang wajar. Bahasae (bahasanya,red) gantinya kerja sehari," ungkapnya.

Sebaliknya, lanjut Nurul Yatim, pemilih jarang menjadikan program kerja atau visi misi calon pemimpin mereka sebagai pertimbangan dalam menentukan pemimpinnya."Ini yang saat ini menjadi pekerjaan rumah (PR) kita semua untuk diperangi," katanya.

"Yang menjadi persoalan sekarang, kasus money politics juga tidak ada regulasi yang mengatur dengan jelas, alias masuk wilayah abu-abu. Terlebih, dalam pilkades. Segala hal yang berkaitan dengan pelanggaran pilkades tidak ada lembaga khusus yang mempunyai kewenangan menangani laporan pelanggaran pilkades," tuturnya.

"Kalau di pemilihan umum ada KPU dan Bawaslu. Namun, di pilkades semua diserahkan pada panitia pilkades," sambungnya.

Untuk itu, tambah Nurul Yatim, ia meminta Pemkab Gresik membuat aturan khusus soal money politics dalan pilkades. "Pemkab seharusnya membuat aturan yang khusus mengatur money politics," pungkasnya. (hud/dur)

Kamis, 11 Juli 2019 16:29 WIB
YOGYAKARTA, BANGSAONLINE.com - Siapa pun pasti tersenyum membaca nama tempat wisata ini. Maklum, identik alat vital wanita: “Tempik Gundul” yang artinya alat vital wanita tanpa bulu. Apalagi tulisan yang beredar di media sosial (medsos) juga d...
Minggu, 14 Juli 2019 13:13 WIB
Oleh: Dr. KH. M. Cholil NafisBaru saja, Kamis (12/7) saya berpartisipasi dalam kegiatan Bussiness Matching The 1st Pasific Exposition yang berlangsung pada 11 s.d. 14 Juli 2019 di Auckland, Selandia Baru.Pacific Exposition merupakan salah satu kontri...
Kamis, 18 Juli 2019 13:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag57. Ulaa-ika alladziina yad’uuna yabtaghuuna ilaa rabbihimu alwasiilata ayyuhum aqrabu wayarjuuna rahmatahu wayakhaafuuna ‘adzaabahu inna ‘adzaaba rabbika kaana mahtsuuraanOrang-orang yang mereka seru itu, ...
Sabtu, 29 Juni 2019 14:36 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...