Lira Surati Bupati Malang, Soroti Seleksi JPTP 2026 dan Desak Tegakkan Sistem Merit

MALANG, BANGSAONLINE.com – Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Malang melayangkan surat terbuka kepada Bupati Malang dan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) 2026 di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Surat tersebut berisi desakan agar proses seleksi tiga jabatan strategis benar-benar menjunjung sistem merit dan kompetensi, bukan kedekatan dengan kekuasaan.

BACA JUGA:

Tiga posisi yang menjadi sorotan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Bupati Lira Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, menegaskan bahwa seleksi terbuka kali ini menjadi momentum penting untuk membuktikan komitmen reformasi birokrasi di Kabupaten Malang.

“Seleksi JPTP 2026 harus menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Kabupaten Malang benar benar menerapkan sistem merit. Jangan lagi ada kesan jabatan ditentukan oleh kedekatan kekuasaan, bukan oleh kompetensi dan integritas,” tegas Wiwid dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/2/2026).

Sorotan tajam diarahkan pada posisi Kepala DLH yang disebut telah dijabat pelaksana tugas sejak Maret 2024 atau lebih dari dua tahun. Menurut Lira, kondisi tersebut mencerminkan pengabaian terhadap pengisian jabatan definitif.

Wiwid menyebut, jabatan strategis seperti DLH tidak boleh dibiarkan terlalu lama tanpa pemimpin definitif yang memiliki visi jelas di bidang lingkungan.

“Kabupaten Malang membutuhkan Kepala DLH yang benar-benar memahami persoalan ekologi, konservasi, serta berani menghadapi tekanan perusak lingkungan. Jangan sampai kebijakan lingkungan berjalan di tempat karena dipimpin oleh figur yang tidak memiliki kompetensi teknis memadai,” ujarnya.

Lira meminta agar masa kepemimpinan pelaksana tugas segera diakhiri dan digantikan dengan pejabat definitif yang visioner dan berintegritas.

Untuk jabatan Kepala Satpol PP, Lira mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang mensyaratkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Satpol PP memiliki kualifikasi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).