Lantik Kepala Daerah Kota Kediri dan Kota Madiun, Gubernur Khofifah Minta Segera Sinkronkan RPJMD

Lebih lanjut, ia berharap agar proses sinkronisasi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan program Provinsi Jawa Timur bisa segera selesai dan berjalan lancar. Di mana untuk provinsi Jawa Timur, Khofifah menyebut ada tiga poin penekanan.

"Kita ingin fokus dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), fokus pada penurunan kemiskinan di pedesaan dan mempersempit kesenjangan antara kota dan desa dan kesenjangan antara wilayah utara dan selatan," papar Khofifah.

Selebihnya, Khofifah ingin agar setiap daerah ikut menanamkan ruh CETTAR dalam layanan kepada masyarakat. Yaitu cepat, efektif/efisien, transparan, tanggap dan responsif. Serta prinsip pendekatan layanan ke masyarakat bisa dimaksimalkan.

Sementara itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan pemerintahan yang sejalan dengan apa yang diterapkan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur.

Ia juga mengaku siap untuk melanjutkan Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang sudah ia kerjakan selama ia menjabat wali kota di periode pertama, bahkan akan ditingkatkan.

"Kita namai Prodamas Plus. Nilai anggarannya kita tingkatkan, dari Rp 50 juta per RT per tahun menjadi Rp 100 juta per RT per tahun," kata Abdullah Abu Bakar.

Hal senada juga disampaikan Wali Kota Madiun Maidi. Ia mengaku siap langsung bekerja dan menata program untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Ia mengaku sepakat dengan CETTAR yang disampaikan Khofifah.

"Kita akan segera melihat program di tahun 2019 ini seperti mana, sudah sejauh mana program yang kita usung sudah diterapkan. Dan kami juga akan evaluasi program mana yang sudah berjalan baik, mana yang ada kendala, dan mana yang sulit untuk direalisasikan dan akan kita tindak lanjuti. Mudah-mudahan di akhir tahun bisa mencapai penyerapan yang kita harapkan dan tentunya imbas kesejahteraan masyarakat bisa terwujud," pungkas Maidi. (mdr/rev)