GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Gresik menggelar hearing dengan sejumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di ruang komisi, Senin (8/4).
Hearing sebagai tindaklanjut terkait laporan adanya temuan di wilayah Kecamatan Duduksampeyan, bahwa ada warga mampu yang mendapatkan PKH. Sementara, warga tak mampu justru tak mendapatkan.
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Khofifah Sapa Pilar Sosial Jatim: Pendamping PKH, TKSK, dan Tagana Kunci Pengentasan Kemiskinan
"Jadi, di Duduksampeyan itu seorang yang mampu naik haji mendapatkan PKH, sementara warga tak mampu tak dapat. Makanya, kami datangkan petugas PKH untuk kroscek," ujar Anggota Komisi IV DPRD Gresik Noto Utomo kepada BANGSAONLINE.com, Senin (8/4).
Menurut Noto, Komisi IV selama ini banyak menerima laporan bahwa penerima PKH salah sasaran. Ia menduga hal ini disebabkan database kemiskinan yang dimiliki pemerintah pusat tak sinkron dengan data milik Pemkab Gresik.
"Faktor lain kurang selektifnya verifikasi yang dilakukan oleh petugas PKH. Fakta ini kata petugas PKH, karena kurangnya tenaga," sambungnya.
Selain itu, lanjut Noto, juga ada temuan bahwa sejumlah penerima PKH merupakan keluarga petugas PKH. "Juga banyak keluarga dari perangkat desa yang mendapatkan PKH meski mampu," urai politikus PDIP ini.
Terkait hal ini, Noto meminta kepada pendamping PKH dan Bappeda agar menindaklanjutinya. "Jangan sampai ada lagi karena keluarga petugas PKH, keluarga perangkat desa, meski kaya dimasukkan data dan mendapatkan PKH. Sementara warga yang miskin karena tak punya kedekatan tak didata masuk program bantuan," terangnya.
"Kasusnya banyak sekali. Makanya, validasi data penerima bantuan pemerintah itu penting dan harus dilakukan," pungkasnya. (hud/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News