Para mahasiswa Unej yang tergabung dalam GMNI Fakum Hukum mengubah tulisan di papan nama Disnakretrans.
"Sehingga, kami mengritik kinerja Disnakertrans. Karena kami sudah menulis surat, tetapi tidak direspons. Kami juga telah menulis surat kepada perusahaan PTPN XII, tapi juga sama (tidak ada respon, red). Artinya mereka (PTPN) tidak mau membayarkan hak buruhnya," ungkapnya.
PTPN XII, lanjut Rizaldi, baru memberikan respons setelah beberapa kali dirinya berkirim surat. "Saat itu dijawab oleh Disnakertrans, pihaknya tidak memiliki jumlah data karyawan yang bekerja di sana (PTPN 12 Banjarsari). Lah terus yang diawasi apa? Padahal perusahaan BUMN itu sudah berdiri sejak lama," terangnya.
"Apalagi dipakai alasan, terkait berpindahnya wewenang dari Disnakertrans ke provinsi. Harusnya tidak seperti itu. Karena sejak kapan dipindah, harusnya ada data jumlah pekerja. Sehingga karena itu, kami kritik dengan mengganti tulisan Dinas Kurang Kerjaan itu," katanya .
Lebih jauh Rizaldi menyampaikan, terkait persoalan mantan buruh PTPN XII Banjarsari tersebut, pihaknya akan tetap mendampingi. "Nanti rencananya akan ada audiensi dengan memanggil pihak-pihak terkait. Maka akan kita kawal terus, agar buruh ini mendapat haknya," tandasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi terpisah, salah seorang eks-buruh PTPN XII Banjarsari Rejo menyampaikan, dirinya sudah bekerja sebagai petugas keamanan selama 25 tahun.
"Tetapi tiba-tiba saya dipecat sepihak, alasan sudah tua. Tetapi saya tidak mendapat hak apapun. Hanya sarung, peci, dan baju koko itu saja. Gaji pun hanya terakhir Rp 1 juta, pesangon, hak BPJS Ketenagakerjaan juga tidak ada," pungkasnya. (yud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
