Suasana pembukaan diskusi Dispendik dengan Kajari dan Staf Ahli Menteri Pendidikan. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Gresik menggelar diskusi dengan Kajari Gresik dan Staf Ahli Menteri Pendidikan di Ruang Mandala Bakti Praja, Kamis (21/2).
Kegiatan yang diikuti sebanyak 600 Kepala Sekolah TK, SD, SMP Negeri serta beberapa unsur pendidikan se-Kabupaten Gresik dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Moh. Qosim.
Diskusi ini membahas seputar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016.
Pemkab Gresik mengundang sejumlah pakar, di antaranya staf ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H., Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Dr. Agus Widiyarta, S. Sos, M.Si, serta Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandu Pramoekartika, SH.
Wabup berharap agar diskusi dan sosialisasi yang diikuti oleh para kepala sekolah, pengawas dan penilik Sekolah TK, SD, SMP Negeri se-Kabupaten Gresik ini bisa bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Gresik.
"Saya mohon agar para kepala sekolah untuk mengikuti dengan seksama dan hendaknya sampai selesai. Agar ada nilai tambah untuk kemajuan pendidikan di Gresik. Tentunya, akan memberikan kemajuan pada anak didik kita," pesannya.
Chatarina Muliani menyatakan bahwa komite sekolah mutlak dan harus ada di setiap sekolah. "Jangankan sekolah negeri, sekolah swasta saja harus ada komite sekolah. Makanya saya sangat menyayangkan apabila masih ada sekolah negeri yang belum punya komite sekolah. Tolong kepada pihak Dinas Pendidikan untuk memantau keadaan tersebut," ujarnya.
Staf Ahli Menteri yang juga mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi ini menandaskan melalui Permendikbud, diharapkan komite sekolah dapat memaksimalkan perannya dalam peningkatkan mutu sekolah dengan menerapkan prinsip gotong royong.
