Ketua Tim Anggaran Pemkab Pasuruan, Agus Setiadji.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Anggaran Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang diusulkan para wakil rakyat Kabupaten Pasuruan dalam draf APBD 2019 senilai Rp 80 miliar dianggap menyalahi aturan.
Hal tersebut diakui oleh Ketua Tim Anggaran Agus Sutiadji S.H, saat ditemui Bangsaonline.com, Kamis (7/2) di Kantor Pol PP.
Pria yang juga menjabat Sekda ini menjelaskan, pengajuan Jasmas itu menyalahi aturan karena model penganggarannya dirupakan pembangunan fisik atau infrastruktur di desa-desa.
"Memang sudah tidak diperkenankan lagi (pembangunan fisik di desa, red) karena menyalahi Permendagri. Dana puluhan miliar tersebut tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan pembangunan di desa-desa. Contohnya, dipergunakan untuk kegiatan pembangunan jalan lingkungan," jelas Agus Sutiadji.
"Bisa dilihat, anggaran terbanyak ada di DPA (daftar pengisian anggaran) di Dinas Pemukinan dan Perumahan Rakyat, dan Dinas PU Bina Marga," tambahnya.
Terkait hal ini, Agus mengungkapkan pihak Tim Anggaran Pemkab dan Badan Anggaran Dewan akan menggelar rapat bersama. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah berkonsultasi ke Gubernur Jatim mengenai dana Aspirin (sebutan Jasmas di kalangan dewan) ini.
