Kota Kediri Siap Sambut Exit Tol dan Bandara

Kota Kediri Siap Sambut Exit Tol dan Bandara Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama forkopimda saat menghadiri diskusi.

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pembangunan exit tol dan bandara di wilayah Kabupaten Kediri segera dilaksanakan. Adanya exit tol dan bandara tersebut tentunya memberikan dampak bagi .

Merespons hal tersebut, Pemerintah telah mempersiapkan beberapa langkah agar nantinya siap dengan keberadaan exit tol dan bandara. Salah satu dampak yang timbul dari adanya exit tol dan bandara adalah adanya kemacetan, mengingat adalah pusat dari daerah-daerah di sekitarnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah menggelar Kediri Infrastructure Discussion dengan tema “Menyongsong Jalan Tol dan Bandara untuk Masa Depan Transportasi di ”, Kamis (10/1) bertempat di Warunk Upnormal. Narasumber diskusi ini antara lain Dr. Ir. Ibnu Sasongko pakar tata ruang ITN Malang, Achmad Wicaksono, Ph.D pakar transportasi Universitas Brawijaya, dan Fauzul Rizal, MT kandidat doktor Cornel University, New York.

Dalam kesempatan itu, Wali Abdullah Abu Bakar memaparkan upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menjawab hal tersebut. Posisi sebagai pusat perdagangan dan jasa, menurutnya menjadikan kendaraan dari luar kota banyak yang beraktivitas di . Selain itu, juga memiliki pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat yang bagus. Serta menjadi pusat pendidikan, jasa dan perdagangan bagi daerah sekitar.

" sebagai hub menjadikan kota ini semakin padat. Pada pagi hari orang yang beredar di mencapai dua juta, padahal penduduk di sekitar tiga ratus ribu," ungkapnya.

Pemerintah juga melakukan pendekatan relasi pembangunan pusat kota dan pinggiran. "Kita ingin mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara kawasan pusat dengan pinggiran. Salah satu langkah yang kita ambil adalah membuat layanan di Kelurahan menjadi online. Jadi pelayanan bisa diakses di mana saja," ujar pria yang akrab disapa Mas Abu ini.

Sementara dalam pola pengelolaan sektor transportasi terdapat tiga pola. Pertama pola membangun sistem, yakni dengan membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai tata ruang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kedua, pola kolaborasi pendanaan, mengkolaborasikan sumber-sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan APBD Kota dalam rangka meningkatkan pelayanan sektor transportasi. Ketiga, pola pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pengembangan sektor transportasi dilakukan dengan memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO