Pakde Karwo menambahkan, salah satu kebijakan strategis yang harus dilakukan Pj Bupati bersama DPRD adalah menyusun APBD, baik APBD murni, perubahan APBD dan laporan pertangungjawaban. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan, karena ini adalah siklus anggaran yang ditetapkan UU.
Fokus menyiapkan perubahan anggaran ini dinilai penting, karena menurut Pakde Karwo, dan harus kelar pada bulan September. Pasalnya, bila tidak segera dilakukan pembahasan perubahan, bakal ada keterlambatan karena bulan Oktober merupakan masa pengajuan.
“Jadi, Pj bupati harus segera berkoordinasi dan melakukan langkah-langkah secepatnya dalam menyusun perubahan anggaran,” tambah Gubenur.
Dalam rangkaiannya, pelantikan malam itu juga menyerahkan Surat Keputusan Plt Ketua TP PKK dan Plt Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun.
Sementara itu, Pj Bupati Madiun diberikan kepada Boedi Prijo Suprajitno yang kesehariannya sebagai Kepala Badan Perwakilan Wilayah (Baperwil) Bojonegoro, serta Pj Bupati Magetan diamanahkan kepada Gatot Gunarso yang sehari-hari sebagai Kepala Baperwil Madiun. Para Pj bupati ini menggantikan bupati yang masa jabatannya berakhir. Yakni, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf masa jabatannya berakhir pada 9 Juli 2018, Bupati Magetan Sumantri (23 Juli 2018), dan Bupati Madiun Muhtarom yang berakhir pada 3 Agustus 2018. (afa/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
