Selasa, 19 November 2019 04:21

Syarat Kurang Lengkap, KPU Malang Kembalikan 30 Persen Berkas Pendaftaran Bacaleg

Senin, 23 Juli 2018 22:22 WIB
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Tuhu Priyono
Syarat Kurang Lengkap, KPU Malang Kembalikan 30 Persen Berkas Pendaftaran Bacaleg
Komisioner KPU Kabupaten Malang H Abdul Holik.

MALANG, BANGSAONLINE.com - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang melakukan verifikasi berkas Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang didaftarkan parpol, ternyata terdapat 30 persen berkas yang harus dikembalikan karena belum memenuhi syarat (BMS).

"Berkas pendaftaran Bacaleg yang didaftarkan oleh 15 parpol telah kita kembalikan kepada masing-masing parpol dan dari hasil verifikasi tersebut masih ada kekurangan lampiran administrasinya,” terang Komisioner KPU Kabupaten Malang H Abdul Holik, Minggu (22/7).

Secara otomatis Bacaleg yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang harus melengkapi persyaratan yang sudah diatur KPU.

“Kami sudah memanggil perwakilan parpol untuk melengkapi berkas Bacaleg yang akan ikut di Pileg 2019 nanti,” kata dia.

Ia menjelaskan sejumlah kekurangan berkas pendaftaran Bacaleg di antaranya ijazah yang tidak dilegalisir, serta belum adanya keterangan bebas pidana dari Pengadilan Negeri (PN), dan juga adanya ketidaksamaan huruf antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah terakhirnya.

Untuk masa perbaikan berkas itu sendiri, mulai tanggal 22 Juli hingga 31 Juli 2019 mendatang. Bila sampai pada batas waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka berkas tidak akan diterima.

“Oleh karena itu, berkas pendaftaran Bacaleg yang didaftarkan parpol, jika berkas administratif ada kekurangan agar segera dilengkapi, supaya para Bacaleg bisa mengikuti Pileg 2019 mendatang,” tegas Holik.

Ditegaskan, hasil verifikasi Bacaleg, hingga kini belum ditemukan Bacaleg yang pernah terkait masalah hukum atau pernah menjalani hukuman karena korupsi, asusila, ataupun kasus narkoba. 

"Namun, jika ada masyarakat Kabupaten Malang ada yang mengetahui adanya Bacaleg yang pernah terjerat hukum, kami harap segera memberitahukan. Karena KPU memberikan waktu kepada masyarakat untuk memberikan informasi terkait Bacaleg pernah di hukum atau tidak,” pungkas mantan ketua KPU itu. (thu/ian)

Badai Kembali Terjang Ngawi, Panggung dan Tenda untuk Lomba Panahan di Alun-alun Porak Poranda
Sabtu, 09 November 2019 00:05 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Hujan disertai angin kencang kembali memporak-porandakan Kabupaten Ngawi, Jumat (8/11) sore. Kali ini badai angin menerjang wilayah alun-alun dan sekitarnya, yang kebetulan sedang digelar lomba panahan....
Jumat, 15 November 2019 23:45 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Wisata Budaya Taneyan Lanjhang yang terletak di Dusun Buddagan I Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan semakin diminati wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Taneyan Lanjhang merupakan rum...
Rabu, 06 November 2019 12:44 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan*Para elit NU struktural tak bisa menyembunyikan kekecewaannya ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu. Kekecewaan itu dieskpresikan secara terbuka oleh Wakil Ketua PB...
Senin, 18 November 2019 12:31 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*71. Yawma nad’uu kulla unaasin bi-imaamihim faman uutiya kitaabahu biyamiinihi faulaa-ika yaqrauuna kitaabahum walaa yuzhlamuuna fatiilaan.(Ingatlah), pada hari (ketika) Kami panggil setiap umat dengan pemimpi...
Minggu, 22 September 2019 14:08 WIB
>>>>> Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan pembimbing Dr. KH. Imam Ghazali Said. SMS ke 081357919060, atau email ke bangsa2000@yahoo.com. Jangan lupa sertakan nama dan alamat. <<<<<...