PAPARAN: Bupati Sidoarjo saat konferensi pers yang digelar Dinas Kominfo, di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (6/6). foto istimewa
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Sidoarjo lima kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) predikat murni oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Laporan tersebut diserahkan Plt Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Ayub Ismail kepada Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin yang mewakili Bupati Saiful Ilah yang berhalangan hadir karena sedang Umroh. LKPD diserahkan langsung pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (25/5) lalu.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Sidoarjo untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan untuk menjadi lebih baik.
"Capaian opini WTP adalah hasil kerja keras dan sinergitas semua pihak di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan penyelarasan dengan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya dalam konferensi pers di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (6/6).
Bupati yang juga politisi PKB ini menegaskan, opini WTP adalah wujud dari apresiasi BPK pada Pemerintah Daerah dan ada beberapa rekomendasi dari BPK yang akan segera ditindak lanjuti untuk perbaikan ke depan.
Terutama terkait pengelolaan aset daerah karena total aset Kabupaten Sidoarjo cukup besar yaitu sebesar Rp. 15,7Triliun yang didalamnya terdapat aset tetap sebesar Rp. 13,6Triliun yang semuanya telah diperiksa oleh BPK.
"Dan alhamdulillah ternyata semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah,” jlentreh Saiful Ilah.
Saiful Ilah melanjutkan, prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Sidoarjo. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar audit yang lebih tinggi kepada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sidoarjo Noer Rochmawati menambahkan penilaian WTP yang diraih Sidoarjo salah satunya karena Sidoarjo dinilai menerapkan Standart Pengendalian Internal (SPI) yang bagus.
Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun. Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.
“Sidoarjo menerapkan sistem aplikasi keuangan yang terintegrasi dan saling terkontrol. Mulai mekanisme pencairan, penerimaan daerah hingga pelaporan.
"Penggunaan sistem akrual sejak 2015 oleh Sidoarjo juga menghadirkan pelaporan yang akuntabel, transparan, serta tepat waktu. Sebagian besar temuan (88%) sudah ditindak lanjuti," pungkas Ima, sapaan karib Noer Rochmawati. (sta/dur)
